Efisiensi Lonjakan Harga BBM, Pemkot Pontianak Kaji Sewa Kendaraan Listrik

tvOnenews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai menyiapkan langkah efisiensi menyusul melonjak harga BBM digunakan kendaraan dinas dan operasional pelayanan publik.

"Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026 tidak hanya berpotensi menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya transportasi, tetapi juga membebani anggaran operasional pemerintah daerah," kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Kalbar, Kamis.

Dia mengatakan kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, dampaknya dipastikan dirasakan hingga tingkat daerah karena biaya transportasi dan distribusi barang berpotensi meningkat.

"Ini memang keputusan dari pemerintah pusat, kami di pemerintah kota tidak memiliki kewenangan terkait masalah harga, tetapi tentu dengan kenaikan BBM ini, dampaknya pasti akan terasa pada biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya," katanya.

Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter, Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.

Meski kenaikan tersebut hanya berlaku untuk BBM non-subsidi, efeknya diperkirakan menjalar ke berbagai sektor ekonomi, mulai dari transportasi publik, distribusi logistik hingga biaya operasional instansi pemerintah.

Edi menjelaskan sebagian besar armada kendaraan milik Pemkot Pontianak masih menggunakan BBM konvensional. Armada tersebut mencakup kendaraan dinas, kendaraan operasional pekerjaan umum, patroli, hingga truk pengangkut sampah yang setiap hari melayani kebutuhan masyarakat.

"Hampir semua kendaraan dinas dan operasional kami menggunakan BBM. Mulai dari truk angkutan sampah, kendaraan Dinas PU, hingga kendaraan patroli. Kenaikan harga ini otomatis akan menambah anggaran untuk belanja BBM," ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan keuangan daerah, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Akibat meningkatnya kebutuhan belanja operasional, Pemkot Pontianak harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program yang dinilai belum mendesak.

"Ini memang menjadi hal yang berat bagi kami. Konsekuensinya, kami harus mengurangi atau menunda belanja-belanja lain yang tidak prioritas," katanya.