Efisiensi Lonjakan Harga BBM, Pemkot Pontianak Kaji Sewa Kendaraan Listrik

tvOnenews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai menyiapkan langkah efisiensi menyusul melonjak harga BBM digunakan kendaraan dinas dan operasional pelayanan publik.

"Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026 tidak hanya berpotensi menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya transportasi, tetapi juga membebani anggaran operasional pemerintah daerah," kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Kalbar, Kamis.

Dia mengatakan kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, dampaknya dipastikan dirasakan hingga tingkat daerah karena biaya transportasi dan distribusi barang berpotensi meningkat.

"Ini memang keputusan dari pemerintah pusat, kami di pemerintah kota tidak memiliki kewenangan terkait masalah harga, tetapi tentu dengan kenaikan BBM ini, dampaknya pasti akan terasa pada biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya," katanya.

Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter, Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.

Meski kenaikan tersebut hanya berlaku untuk BBM non-subsidi, efeknya diperkirakan menjalar ke berbagai sektor ekonomi, mulai dari transportasi publik, distribusi logistik hingga biaya operasional instansi pemerintah.

Edi menjelaskan sebagian besar armada kendaraan milik Pemkot Pontianak masih menggunakan BBM konvensional. Armada tersebut mencakup kendaraan dinas, kendaraan operasional pekerjaan umum, patroli, hingga truk pengangkut sampah yang setiap hari melayani kebutuhan masyarakat.

"Hampir semua kendaraan dinas dan operasional kami menggunakan BBM. Mulai dari truk angkutan sampah, kendaraan Dinas PU, hingga kendaraan patroli. Kenaikan harga ini otomatis akan menambah anggaran untuk belanja BBM," ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan keuangan daerah, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Akibat meningkatnya kebutuhan belanja operasional, Pemkot Pontianak harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program yang dinilai belum mendesak.

"Ini memang menjadi hal yang berat bagi kami. Konsekuensinya, kami harus mengurangi atau menunda belanja-belanja lain yang tidak prioritas," katanya.

Di tengah tekanan kenaikan biaya operasional tersebut, Pemkot Pontianak mulai melihat peluang percepatan penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi jangka panjang untuk menekan pengeluaran energi.

Langkah itu sejalan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang mendorong instansi pemerintah beralih ke kendaraan berbasis listrik guna mendukung efisiensi anggaran dan pengurangan emisi karbon.

Ia mengatakan salah satu opsi yang sedang dikaji berupa penerapan sistem sewa kendaraan listrik dibandingkan dengan pembelian kendaraan dinas baru.

Menurutnya, skema tersebut berpotensi mengurangi beban pengeluaran rutin karena pemerintah tidak lagi menanggung biaya BBM yang terus mengalami fluktuasi harga.

"Ada imbauan dari Mendagri untuk beralih ke kendaraan listrik. Kami sedang mencoba mengkaji skema lain, misalnya dengan sistem sewa kendaraan. Kalau menggunakan kendaraan listrik dengan skema sewa, operasionalnya dinilai bisa lebih murah. Kami tinggal bayar sewanya, tidak perlu anggarkan untuk BBM, sementara anggaran untuk pengisian dayanya jauh lebih kecil dibanding anggaran BBM, jadi bisa lebih hemat," kata Edi.

Ia menambahkan kajian tersebut masih terus dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendukung serta kemampuan fiskal daerah.

Kenaikan harga BBM non-subsidi diperkirakan tidak hanya berdampak pada pemerintah daerah, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat yang bergantung pada transportasi berbasis BBM.

Oleh karena itu, berbagai pihak berharap stabilitas harga energi dapat segera terjaga agar tidak memicu kenaikan biaya hidup dan inflasi di daerah.(chm)