Hari Koperasi, Saatnya Politik Afirmasi Menempatkan Koperasi Sejajar dengan Swasta dan BUMN

tvOnenews.com - Peringatan Hari Koperasi Nasional setiap 12 Juli dinilai harus menjadi momentum perubahan kebijakan ekonomi nasional. Selama ini perhatian pemerintah lebih banyak tertuju pada sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara koperasi yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai sokoguru perekonomian nasional belum memperoleh afirmasi yang setara.

Praktisi ekonomi syariah dan pegiat koperasi, Dr. A. Iskandar Zulkarnain, menilai sudah saatnya pemerintah menerapkan politik afirmasi koperasi, yakni keberpihakan kebijakan yang menempatkan koperasi sejajar dengan swasta dan BUMN sebagai tiga pilar utama perekonomian Indonesia.

“Selama ini swasta memperoleh berbagai insentif investasi, sementara BUMN mendapatkan dukungan permodalan negara. Sudah waktunya koperasi memperoleh afirmasi yang sama agar mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat sebagaimana amanat konstitusi,” ujar Iskandar.

Menurutnya, politik afirmasi bukan berarti memberikan keistimewaan, tetapi menciptakan level playing field agar koperasi memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berinovasi, dan bersaing.

Ia menyebut sedikitnya terdapat tiga agenda prioritas yang harus segera diwujudkan, yakni memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membuka akses pemasaran.

Pada aspek pembiayaan, Iskandar mengusulkan pemanfaatan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) untuk mengatasi keterbatasan koperasi yang selama ini dinilai belum bankable. Melalui analisis data alternatif seperti transaksi digital, aktivitas usaha, pembayaran utilitas, dan rekam jejak keuangan, koperasi dapat memperoleh penilaian risiko yang lebih objektif.

“PKA akan menjadi game changer. Banyak koperasi sebenarnya sehat dan produktif, tetapi gagal memperoleh pembiayaan karena terbentur persyaratan kredit konvensional,” katanya.

Ia juga mengusulkan pembentukan Dana Penjamin Pembiayaan Koperasi sebagai instrumen nasional untuk menjamin sebagian risiko pembiayaan koperasi yang produktif. Menurutnya, kombinasi PKA dan dana penjamin akan meningkatkan kepercayaan perbankan sehingga penyaluran pembiayaan kepada koperasi dapat tumbuh lebih cepat.

“Pembiayaan harus dipandang sebagai investasi pembangunan ekonomi rakyat, bukan semata-mata penyaluran kredit,” ujarnya.

Selain pembiayaan, penguatan SDM koperasi dinilai menjadi syarat mutlak. Pengurus koperasi perlu dibekali kemampuan tata kelola, digitalisasi, manajemen risiko, kewirausahaan, dan pemasaran agar mampu mengelola koperasi secara profesional.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu membuka akses pasar melalui integrasi koperasi ke rantai pasok BUMN, industri nasional, pengadaan pemerintah, platform digital, hingga pasar ekspor sehingga koperasi memiliki kepastian pasar dan mampu meningkatkan skala usahanya.

Iskandar menilai keberhasilan koperasi di berbagai negara membuktikan bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi modern. Di Spanyol, Mondragon Corporation berkembang menjadi kelompok usaha koperasi dengan lebih dari 70 ribu pekerja. Di Selandia Baru, Fonterra mengolah sekitar 80 persen produksi susu nasional dan menjadi tulang punggung ekspor negara tersebut. Sementara FrieslandCampina di Belanda tumbuh menjadi perusahaan multinasional berbasis koperasi yang memasarkan produknya ke lebih dari 100 negara.

Bahkan, World Cooperative Monitor mencatat 300 koperasi terbesar di dunia membukukan omzet sekitar US$2,79 triliun. Menurut Iskandar, capaian tersebut membuktikan bahwa koperasi bukan pelaku ekonomi kelas dua, melainkan salah satu kekuatan ekonomi global.

“Indonesia memiliki modal sosial yang jauh lebih besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian menghadirkan politik afirmasi koperasi agar koperasi benar-benar berdiri sejajar dengan swasta dan BUMN sebagai tiga pilar utama ekonomi nasional,” pungkasnya.(chm)