Bobby Nasution Sindir Pemkot Binjai dan Pemkab Deli Serdang: Jangan Hanya Launching, Pelaksanaannya Gagal

Medan, tvOnenews.com – Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution mengungkapkan kekecewaannya terhadap progres pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. Meski Pemerintah Provinsi Sumatra Utara telah berkomitmen melunasi utang dana bagi hasil kepada daerah, program prioritas di bidang kesehatan tersebut dinilai belum berjalan optimal.

“Bolehlah kecewa sama sedih sedikit ini, Deli Serdang ini. Kami coba bayarkan full utang kami sejak 2023, tapi tolong program prioritas yang menjadi kesepakatan dilaksanakan juga,” ujar Bobby, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Kamis (15/1/2025).

Bobby menyoroti Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu daerah penerima dana bagi hasil terbesar di Sumut, mengingat jumlah penduduknya yang tinggi setelah Kota Medan. Namun, di lapangan masih ditemukan masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena kendala administratif, seperti KTP yang belum terdaftar dalam kategori UHC prioritas.

Kritik serupa juga dilontarkan Bobby kepada Pemerintah Kota Binjai. Ia menyayangkan pelaksanaan launching program UHC yang terkesan terburu-buru, tetapi tidak diiringi kesiapan implementasi di lapangan.

“Nyatanya di sini launching, tapi di lapangan tidak bisa dilaksanakan karena Binjai belum masuk kategori UHC prioritas. Ini sangat saya sayangkan,” tegasnya.

Bahkan, Bobby membandingkan komitmen kedua daerah tersebut dengan wilayah yang tengah dilanda bencana serta Kabupaten Nias, yang dinilainya masih menunjukkan komitmen kuat terhadap layanan kesehatan.

“Masa komitmennya kalah dengan daerah yang terkena bencana. Apalagi, mohon maaf ini, Nias saja komitmennya masih oke sampai dengan hari ini,” tambahnya.

Berdasarkan data, hingga saat ini masih terdapat 11 dari 33 kabupaten/kota di Sumatra Utara yang belum masuk kategori UHC. Bobby menegaskan, sektor kesehatan merupakan urusan wajib yang harus menjadi prioritas utama, meski di tengah keterbatasan kondisi keuangan daerah, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Sumut. (ayr/nof)