Pupuk Indonesia Salurkan 737 Ribu Ton Pupuk Subsidi di Sumatera, Capai 33 Persen Alokasi Nasional

Palembang, tvOnenews.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat realisasi penyaluran pupuk subsidi di Pulau Sumatera mencapai 737.125 ton hingga 30 April 2026. Jumlah tersebut setara 33 persen dari total alokasi pemerintah sebesar 2.228.539 ton.

Regional Chief Executive Officer Regional 1 Pupuk Indonesia, Eko Suroso, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari Pelaku Usaha Distribusi (PUD) hingga Dinas Pertanian di daerah.

Hal itu disampaikan Eko dalam kegiatan Media Gathering di Palembang, Selasa (12/5/2026).

“Dapat kami sampaikan, tingginya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Pulau Sumatera tidak terlepas dari kebijakan pemerintah di sektor pupuk. Pemerintah telah memudahkan proses penebusan melalui aplikasi i-Pubers dan kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku sejak Oktober 2025,” ujar Eko.

Menurutnya, Pupuk Indonesia terus memperkuat sistem penyaluran pupuk subsidi agar lebih transparan dan akuntabel melalui kolaborasi dengan media, PUD, distributor, serta pemerintah daerah.

Eko menegaskan, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan dan distribusi pupuk kepada masyarakat, khususnya petani.

“Transparansi menjadi komitmen utama kami. Media memiliki peran strategis dalam memastikan informasi yang diterima masyarakat tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan berimbang,” katanya.

Kegiatan Media Gathering tersebut dihadiri perwakilan media elektronik, cetak, dan daring, asosiasi PUD Sumatera Selatan, distributor pupuk wilayah Sumsel, serta perwakilan Dinas Pertanian dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

Pada kesempatan yang sama, Senior Manager Pendukung Penjualan Regional 1 Pupuk Indonesia, Yoyo Supriyanto, menjelaskan keberhasilan penyaluran pupuk subsidi didukung sejumlah strategi, seperti penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi dengan distributor, serta memastikan distribusi sesuai prinsip “Tujuh Tepat”.

Prinsip tersebut meliputi tepat waktu, jumlah, tempat, harga, jenis, mutu, dan penerima.

“Diskusi berlangsung dinamis dan mencerminkan tingginya perhatian peserta terhadap isu distribusi pupuk, mulai dari kebijakan terbaru hingga tantangan implementasi di lapangan,” ujar Yoyo.

Ia menambahkan, masukan dari media, distributor, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam penyempurnaan strategi distribusi pupuk ke depan.

Sementara itu, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas produksi pertanian yang bergantung pada ketersediaan pupuk tepat waktu dan tepat sasaran.