Sidang Sengketa Lahan di Medan Diwarnai Penolakan, Majelis Hakim Dilarang Masuk Lokasi

Menurutnya, selama 13 tahun terakhir berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, mulai dari melapor ke Polda Sumatera Utara, menyurati Wali Kota Medan, mengikuti rapat dengar pendapat bersama DPRD Kota Medan, hingga melakukan aksi di Kantor Wali Kota Medan pada Juni 2021 lalu.

Sujed juga mengungkapkan pihaknya pernah menyurati Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) terkait bangunan yang berdiri di atas lahan yang disengketakan.

“Kita sudah buat surat ke Tarukim untuk menanyakan apakah bangunan yang didirikan berada di lahan kami. Balasan dari Tarukim menyebut izin yang dikeluarkan berada di luar lahan kami. Maka muncul pertanyaan mengapa mereka ikut sidang dan membuat jawaban atas nota yang kita sampaikan, serta ikut dalam sidang lapangan,” katanya.

Ia berharap Pengadilan Negeri Medan dapat memberikan keadilan terhadap kliennya sebagai pihak yang mengklaim memiliki dokumen kepemilikan sah atas lahan tersebut.

“Jadi kita anggap mereka punya kepentingan. Harusnya majelis hakim tidak menolak gugatan kami karena kami memiliki tiga sertifikat tanah dengan SK Camat tahun 1981, lengkap dengan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 dan 2025, serta surat dari Kelurahan BP Selayang terkait silang sengketa,” ujar Sujed.

“Kita tunggu apakah masih ada keadilan di PN Medan ini. Kita punya sertifikat hak milik, sudah mengadu ke Polda, DPRD Medan, dan kini langkah terakhir di PN Medan untuk mendapatkan keadilan,” tutupnya.