Tahun Pertama Kepemimpinan Bupati Masinton dan Wabup Mahmud, Raih Opini WTP dari BPK RI

tvOnenews.com - Semangat mendasar untuk membangun Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melalui keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas keuangan secara nyata mulai membuahkan hasil positif. 

Di tahun pertama kepemimpinan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Efendi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng sukses meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatra Utara, Paula Henry Simatupang, Jumat 29 Mei 2026, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sumatra Utara.

Penyerahan LHP tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Tapteng, Mahmud Efendi,  bersama sejumlah Kepala Daerah lainnya di Provinsi Sumatra Utara. 

Capaian ini menjadi bukti konkret dari komitmen awal saat pasangan Masinton-Mahmud dilantik, yakni membawa Tapteng "Naik Kelas" dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam. 

Mahmud menegaskan bahwa Opini WTP ini merupakan hasil kolektif dari sinergi kokoh seluruh jajaran aparatur pemerintahan.

"Opini WTP yang diberikan hari ini merupakan buah dari kerja keras, perjuangan, dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," jelasnya.

Menurutnya, ini merupakan komitmen bersama Bupati Masinton Pasaribu, dan seluruh jajaran Pemkab Tapanuli Tengah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja daerah.

"Bahwa predikat Opini WTP ini tidak terlepas dari dukungan dan peran serta Sekda Tapanuli Tengah Binsar Tua Hamonangan Sitanggang dan seluruh jajaran Pemkab Tapanuli Tengah dalam upaya melakukan perubahan mendasar dalam budaya kerja," kata Wakil Bupati Mahmud Efendi.

Mahmud lebih lanjut menyampaikan tata kelola pemerintahan yang baik transparansi dan akuntabilitas serta Pengelolaan keuangan dituntut harus bersih dan bebas dari penyimpangan.

"Mulai dari tingkat atas hingga ke tingkat desa, kami harapkan agar seluruh aparatur menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan. Jangan ada lagi yang 'nakal-nakal'. Anggaran itu harus tepat sasaran dan tepat guna untuk mensejahterakan masyarakat," tegasnya.