Diserang Ratusan Orang saat Panen Sawit, 25 Warga Rokan Hulu Luka dan 28 Orang Belum Diketahui Nasibnya

Rokan Hulu, tvOnenews.com - Puluhan warga menjadi korban penyerangan sekelompok orang tak dikenal saat bekerja di kebun kelapa sawit di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Sedikitnya 25 warga mengalami luka-luka, sementara 28 orang lainnya masih berada di dalam kebun dan belum diketahui kondisinya.

Para korban mendatangi Polsek Tambusai Utara untuk membuat laporan sekaligus menjalani pemeriksaan. Pada Senin (17/8/2026), sejumlah korban terlihat terbaring dan duduk di teras musala dekat polsek sambil menahan sakit.

Luka yang dialami korban berada di sejumlah bagian tubuh, mulai dari tangan, kepala, kaki, rusuk hingga mata lebam akibat penyerangan.

Salah seorang korban, Gunawan (31), mengatakan penyerangan terjadi pada Jumat (14/8/2026). Saat itu, ia bersama rekan-rekannya sedang duduk di mes setelah selesai bekerja membersihkan kebun.

Menurut Gunawan, tiba-tiba datang sekelompok orang tak dikenal menggunakan tiga truk Colt Diesel dan dua mobil double cabin. Para pelaku kemudian berteriak menyerang sebelum melakukan penganiayaan.

“Waktu itu kami sedang duduk-duduk di mess habis bekerja bersihkan kebun, tiba-tiba datang gerombolan orang tak dikenal dengan 3 truk colt diesel dan 2 mobil double cabin. Mereka berteriak ‘serang’, jadi kami langsung diserang,” ujar Gunawan.

Gunawan mengaku dipukul menggunakan kayu dan besi. Akibatnya, ia mengalami luka pada hidung dan tangan hingga harus diperban. Kondisi tangannya belum diketahui apakah mengalami patah karena belum menjalani pemeriksaan medis.

“Saya juga diancam pakai senjata api, dua ponsel saya dijarah,” akui Gunawan.

Gunawan mengaku tidak mengetahui motif penyerangan tersebut. Ia juga mengatakan tidak mengenal para pelaku yang disebutnya berjumlah ratusan orang.

Menurut Gunawan, dirinya bersama warga lainnya hanya bekerja di lokasi tersebut. Ia mengetahui lahan yang mereka garap tengah menjadi persoalan antara masyarakat dan perusahaan yang berada di sekitar lokasi.

“Kami cuma bekerja. Katanya lahan warga ini pro kontra dengan perusahaan yang ada di sekitar lahan. Namun setahu saya, lahan itu punya warga, itulah makanya saya kerja di situ,” kata Gunawan.

Gunawan berharap polisi segera menangkap para pelaku dan mengusut tuntas kasus tersebut.

Korban lainnya, Rizaldi (44), mengalami luka di sejumlah bagian tubuh akibat penyerangan. Ia mengaku kepalanya mengalami luka, tangannya dipukul menggunakan balok kayu, sementara kedua matanya ditendang.

“Kepala saya bocor dan tangan dihantam pakai balok kayu, mata saya ditendang, saya diseret-seret seperti PKI,” ungkap Rizaldi.

Kedua mata Rizaldi terlihat merah dan bengkak. Ia mengaku sempat mengalami pandangan kabur, namun saat ini kondisinya mulai normal.

Saat serangan terjadi, Rizaldi bersama rekan-rekannya mengaku tidak berdaya melawan karena para pelaku membawa senjata.

“Kami hanya bisa bilang ‘aduh, aduh, ampun, ampun, Pak’. Kalau teriak minta tolong, semakin disiksa kami,” sebut Rizaldi.

Rizaldi juga mengaku tidak mengetahui alasan para pelaku melakukan penyerangan.

Setelah melakukan penyerangan, kata Rizaldi, para korban dikumpulkan kemudian dibawa keluar dari kebun menggunakan truk oleh tiga orang pelaku.

“Pas lewat depan kantor polisi (Polsek Tambusai Utara) kami teriak minta tolong,” kata Rizaldi.

Rizaldi menyebut jumlah korban luka sekitar 25 orang dan satu di antaranya dalam kondisi kritis. Sementara itu, 28 orang rekannya masih berada di dalam kebun sawit dan belum diketahui nasibnya.

“Yang kami pikirkan kawan-kawan di dalam kebun sekitar 28 orang lagi. Belum tahu nasibnya sekarang,” sebutnya.

Persoalan Lahan Diduga Jadi Pemicu

Juru Bicara Masyarakat, Abdul Aziz, mengatakan kasus penyerangan tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ia meminta penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut.

Aziz juga menyatakan akan membawa persoalan ini ke Mabes Polri dan DPR RI.

“Bahkan kami akan surati Presiden. Karena warga memang sedang memperjuangkan hak-haknya,” kata Aziz saat ditemui di Rokan Hulu.

Aziz menyebut para korban diserang secara tiba-tiba oleh sekelompok orang yang membawa berbagai senjata.

Menurut Aziz, perkara ini dipicu persoalan lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat seluas kurang lebih 2.000 hektare di Afdeling 19 dan 21. Sebanyak 1.015 orang masyarakat disebut menggantungkan hidupnya dari kebun tersebut.

Lahan tersebut, lanjut Aziz, sebelumnya dipercayakan masyarakat untuk dikelola PT Torganda dengan pola “Bapak Angkat”. Perusahaan kemudian menunjuk Koperasi Karya Bakti sebagai mitra dan masyarakat bergabung dengan koperasi tersebut.

Pada 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH datang dan menyita lahan tersebut karena dianggap lahan PT Torganda masuk dalam kawasan hutan.

“Dari hasil yang saya teliti, semua lahan yang dikelola PT Torganda itu, baik yang ada di Rokan Hulu, maupun di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, sumbernya berasal dari lahan masyarakat dan ada suratnya,” jelas Aziz.

Aziz mengatakan lahan yang saat ini menjadi persoalan sebelumnya diserahkan warga kepada Koperasi Karya Bakti yang bekerja sama dengan PT Torganda.

“Lahan yang sedang bersoal saat ini, suratnya diserahkan warga ke Koperasi Karya Bakti yang bekerja sama dengan Torganda. Jadi, sekarang surat tanah yang asli itu ada di Torganda,” jelasnya.

Setelah diambil alih Satgas PKH, kata Aziz, masyarakat pemilik lahan tidak lagi mendapatkan hasil dari kebun tersebut. Kondisi serupa disebut terjadi pada masyarakat lain di Rokan Hulu dan Padang Lawas Utara yang lahannya dikerjasamakan dengan PT Torganda.

Karena tidak lagi mendapatkan hasil dari kebun, warga kemudian ingin mengambil kembali lahan tersebut untuk masa depan mereka. Namun, upaya itu memicu bentrokan hingga penyerangan terhadap warga.

Aziz khawatir kejadian serupa kembali terjadi jika masyarakat lain berupaya mengambil kembali lahan mereka.

“Bukan tidak mungkin warga lain yang akan mengambil lahannya kembali, akan berujung sama dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Mestinya, pemerintah mengecek dulu apakah lahan yang disita itu benar lahan Torganda atau milik masyarakat, jangan langsung main sita, biar tidak jadi pertumpahan darah seperti ini,” jelas Aziz.

Ia menilai tidak ada masyarakat yang bersedia kehilangan harta tanpa tahapan hukum yang jelas.

“Salah satu poin dalam surat itu, agar tidak dipersalahkan apabila terjadi bentrok berdarah di lapangan. Yang jadi pertanyaan kami, kenapa sekelas perusahaan negara, sampai melakukan hal semacam ini?” sambung Aziz.

Aziz menegaskan masyarakat hanya ingin lahan perkebunan sawit tersebut dikelola sendiri.

“Kami ingin tahu dasarnya perusahaan yang ditunjuk Satgas PKH itu lahannya apa? Kalau kemudian lantaran pelimpahan dari Satgas PKH, bukan berarti langsung bisa seenaknya mengelola lahan itu,” ujar Aziz.

Lahan-lahan yang disita Satgas PKH, sambung Aziz, dianggap tidak memiliki izin dan berada di dalam kawasan hutan.

Ia kemudian mempertanyakan dasar pengelolaan lahan tersebut apabila memang tidak memiliki izin.

“Kenapa saya bilang belum memiliki izin, karena Dirut (Direktur Utama) nya sendiri mengaku saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Juli kemarin. Lalu, kalau memang lahan disita karena berada di kawasan hutan, buktikan dulu dong, betul nggak itu kawasan hutan,” kata Aziz.

Menurut Aziz, status kawasan hutan di Riau hingga 2016 masih berupa penunjukan. Ia juga menyinggung PP Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan yang menurutnya mewajibkan pengukuhan kawasan hutan.

Polisi Buru Pelaku

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Hasyim Risahondua, membenarkan kejadian tersebut.

Kasus penyerangan telah dilaporkan ke Polsek Tambusai Utara. Polisi juga telah melakukan sejumlah tindakan, termasuk membawa korban untuk menjalani visum, membuat laporan, dan memeriksa para korban.

“Tindakan selanjutnya, memeriksa saksi-saksi, mencari keberadaan pelaku-pelaku dan melengkapi berkas,” kata Hasyim kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Sabtu.

Agrinas Sebut Ada Konflik Internal Koperasi

Sementara itu, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menanggapi konflik yang terjadi di Kebun Batang Kumu, Kecamatan Tambusai.

Sekretaris PT Agrinas Palma Nusantara, Bambang Agustian, mengatakan perusahaan mengetahui adanya dinamika dan konflik internal di lingkungan Koperasi Karya Bakti yang berkaitan dengan pengelolaan lahan plasma di wilayah Kebun Batang Kumu II, Regional 4 Riau.

Bambang mengatakan perusahaan telah melakukan koordinasi dan upaya mediasi bersama pihak-pihak terkait serta berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

“Perusahaan telah melakukan koordinasi dan upaya mediasi bersama para pihak terkait, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” kata Bambang melalui keterangan tertulis, Minggu.

Bambang menjelaskan, benturan antarkelompok di lapangan mengakibatkan sejumlah pihak mengalami luka-luka.

Perusahaan bersama aparat keamanan telah mengambil langkah untuk meredakan situasi dan memastikan pihak-pihak yang membutuhkan mendapatkan penanganan medis.

Terkait dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam rangkaian peristiwa tersebut, perusahaan telah berkoordinasi dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami menegaskan bahwa PT Agrinas Palma Nusantara tidak berada dalam posisi untuk memihak kepada salah satu kelompok dalam konflik internal tersebut,” jelas Bambang.

Perusahaan menyatakan menghormati proses hukum dan mengedepankan penyelesaian secara tertib, dialogis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT Agrinas Palma Nusantara juga terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait untuk menjaga keamanan dan kelancaran operasional di wilayah Kebun Batang Kumu II.

Bambang mengimbau seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi.

“Kami mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi, serta mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme yang telah disepakati dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tambah Bambang.

Perusahaan menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila terdapat perkembangan yang relevan.