Tantangan Baru Komunikasi Pemerintah kepada Masyarakat di Era Digital

tvOnenews.com - Di era digital, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjelaskan manfaat, tujuan, dan dampaknya kepada masyarakat. 

Informasi yang terlambat atau tidak dipahami dengan baik dapat memunculkan kesalahpahaman, sementara kritik warga di media sosial dapat berkembang dalam hitungan menit. Kondisi ini menuntut pemerintah mengubah cara berkomunikasi agar lebih terbuka, cepat, dan mudah dipahami.

Perubahan tersebut juga menggeser peran hubungan masyarakat (humas) pemerintah. Jika sebelumnya komunikasi publik cenderung berfokus pada penyampaian informasi dan publikasi program, kini pemerintah perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, serta masukan. Respons yang tepat bukan hanya membantu meluruskan informasi, tetapi juga menjadi bahan evaluasi pelayanan publik.

Tantangan itu menjadi perhatian Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Medan. Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom, Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa perubahan paradigma pembangunan perlu diikuti pendekatan komunikasi yang tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga mendengarkan masyarakat.

Hariqo menjelaskan, perubahan paradigma pembangunan mengharuskan pemerintah menyampaikan kebijakan dengan alasan dan tujuan yang jelas. Menurutnya, program yang manfaatnya dirasakan masyarakat tetap perlu dijelaskan agar publik memahami latar belakang dan arah kebijakan tersebut.

"Sekarang sedang terjadi perubahan paradigma, dari ekonomi yang berpusat pada segelintir pihak kepada rakyat banyak. Makan bergizi yang dulu hanya dinikmati anak dari keluarga mampu kini diterima semua anak. Pemeriksaan kesehatan yang dulu berbiaya kini menjadi hak setiap warga. Perubahan sebesar ini perlu dijelaskan kepada masyarakat bukan hanya hasilnya, tetapi juga alasan dan tujuannya," ujar Hariqo.

Ia menilai, perkembangan lingkungan informasi membuat humas pemerintah perlu menyesuaikan cara kerja. Masyarakat kini dapat menyampaikan respons secara langsung melalui berbagai kanal digital, sehingga komunikasi tidak cukup dilakukan melalui pengumuman resmi atau publikasi kegiatan.

"Sesuai arahan Presiden, komunikasi pemerintah hari ini bukan lagi sekadar menyampaikan, tetapi juga mendengar. Masukan dan kritik masyarakat adalah bagian dari pelayanan, dan humas daerah berada di posisi paling dekat untuk mendengarnya lebih dulu. Informasi bergerak setiap saat, karena itu pelayanan komunikasi pemerintah pun tidak mengenal jam kerja," katanya.

Pernyataan tersebut menempatkan humas daerah sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Selain menyampaikan informasi, fungsi ini mencakup kemampuan menangkap persoalan yang berkembang di lapangan dan meneruskannya kepada instansi terkait. Dengan begitu, komunikasi publik dapat menjadi bagian dari proses perbaikan pelayanan, bukan sekadar kegiatan penyebaran informasi.

Program Kesehatan Jadi Contoh Pentingnya Informasi Berbasis Data

Dalam kesempatan itu, Hariqo mencontohkan sejumlah program kesehatan untuk menggambarkan skala perubahan kebijakan yang perlu dipahami masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Cek Kesehatan Gratis diikuti 70 juta orang pada 2025 dan lebih dari 109 juta orang hingga Oktober 2026. Secara akumulatif, jumlah peserta sejak 2025 telah melampaui 179 juta orang.

Selain itu, pemerintah meningkatkan kelas 66 rumah sakit daerah agar mampu menangani penyakit seperti kanker, stroke, jantung, dan ginjal lebih dekat dengan tempat tinggal warga. Pemerintah juga menetapkan tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025.

Data tersebut menjadi contoh materi yang perlu disampaikan secara jelas dan kontekstual. Angka capaian dapat membantu masyarakat memahami jangkauan program, tetapi komunikasi yang efektif juga perlu menjelaskan sasaran, mekanisme pelaksanaan, serta manfaat yang dapat diperoleh warga.

Di tengah derasnya arus informasi digital, penyampaian data yang akurat dan mudah diperiksa menjadi penting untuk mengurangi kesalahpahaman. Pada saat yang sama, pertanyaan dan kritik masyarakat perlu ditanggapi dengan penjelasan yang relevan, bukan hanya dihadapi dengan pengulangan pesan resmi.

Humas Daerah Diperkuat agar Komunikasi Pusat dan Daerah Selaras

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai perubahan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu diimbangi dengan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

"Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditegakkan agar kekayaan negara kembali untuk kemakmuran rakyat, dan itu sudah dibuktikan dalam dua tahun ini. Perubahan sebesar ini tidak cukup dijalankan, tetapi juga harus dipahami rakyat," ujar Sugiat.

Menurut Sugiat, perkembangan era digital membuat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kewenangan untuk menyampaikan kebijakan. Penerimaan masyarakat turut dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan dapat dipahami dan dikomunikasikan secara tepat.

"Dulu negara bisa mengandalkan kewenangan untuk menyampaikan kebijakannya. Sekarang yang menentukan adalah apakah kebijakan itu dipahami dan diterima oleh masyarakat. Karena itu komunikasi pusat dan daerah harus satu narasi, dengan cara penyampaian yang disesuaikan daerah masing-masing," pungkasnya.

Workshop di Medan tersebut diikuti perwakilan humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta 33 pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut koordinasi Bakom bersama Kementerian Dalam Negeri dengan humas daerah se-Indonesia, setelah pemerintah daerah mengharapkan pembinaan komunikasi dilakukan secara langsung.

Melalui program tersebut, Bakom membekali humas daerah dengan narasi dan data yang selaras sekaligus membuka jalur penyampaian masukan daerah kepada kementerian dan lembaga terkait. Sumatera Utara menjadi provinsi pertama dalam program pembinaan tersebut, yang selanjutnya direncanakan berlanjut ke provinsi lain.

Pada akhirnya, penguatan komunikasi pemerintah tidak cukup diukur dari seberapa banyak informasi disebarkan atau seberapa seragam pesan yang disampaikan pusat dan daerah. Ukuran pentingnya adalah kemampuan pemerintah menjelaskan kebijakan secara transparan, mendengar kritik warga, dan menindaklanjuti persoalan yang ditemukan. 

Keselarasan narasi dapat membantu menjaga ketepatan informasi, tetapi kepercayaan publik perlu dibangun melalui komunikasi dua arah, data yang dapat diperiksa, dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (udn)