Dugaan Ormas Terlibat Demo Ricuh di Simpang Gramedia, Kesbangpol DIY: Jangan Ada Generalisasi

Yogyakarta, tvOnenews.com - Dugaan keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam kericuhan aksi demonstrasi di kawasan simpang Gramedia Yogyakarta menjadi sorotan.

Menanggapi isu tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DI Yogyakarta meminta publik tidak terburu-buru melakukan generalisasi sebelum informasi mengenai keterlibatan pihak tertentu benar-benar terverifikasi.

"Kami mengimbau agar tidak ada kesimpulan atau generalisasi terhadap organisasi maupun kelompok tertentu sebelum informasi tersebut benar-benar terverifikasi. Kami pun menyerahkan proses klarifikasi dan verifikasi kepada pihak yang berwenang," tutur Lilik Andi Aryanto, Kepala Kesbangpol DIY, Kamis (3/9/2026).

Pasca insiden ini, Kesbangpol DIY mengingatkan seluruh pihak untuk tidak melakukan tindakan provokasi, kekerasan, intimidasi, maupun tindakan lain yang dapat memperkeruh situasi.

Pun, bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mendorong terciptanya Yogyakarta yang aman, damai, demokratis, dan kondusif dengan tetap menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan pendapat, toleransi, serta penghormatan terhadap hukum.

"Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat umum, termasuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas," ucap Lilik.

Berdasarkan data dari Kesbangpol DIY, setidaknya ada 112 ormas yang terdata di daerah ini. Ratusan ormas tersebut telah terverifikasi legalitasnya.

"Jumlah ormas yang terdaftar di DIY sampai saat ini ada 112. Sudah lengkap (legal hukumnya)," ungkap Lilik.

Menurut Lilik, kondusivitas DIY merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri.

"Kami tentu akan selalu melaksanaan pembinaan terhadap ormas. Melalui forum-forum yang ada di kesbangpol, kami mengajak untuk bersama-sama menjadi bagian dari upaya pencegahan," kata dia.

Disinggung soal penggunaan bubuk merica oleh terduga pelaku ormas saat terjadi kericuhan, Kesbangpol juga menyerahkan proses penyelidikan ke aparat kepolisian.

"Meniko jadi kewenangan Polri nggih," ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, enam mahasiswa dari dua perguruan tinggi di wilayah DI Yogyakarta dilaporkan menjadi korban dugaan kekerasan oleh ormas saat aksi unjuk rasa di Simpang Empat Gramedia Yogyakarta pada Selasa (1/9/2026) malam.

Dari jumlah tersebut, lima mahasiswa diketahui dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Keenam mahasiswa diketahui inisial NA (24), MM (24), MTN (24), SK (25), Z (24) dan MZ. Mereka mengalami luka-luka dan sempat mendapatkan penanganan medis di RS Panti Rapih. Namun sekitar pukul 00.30 WIB, seluruh mahasiswa sudah boleh pulang.

Atas insiden tersebut, UGM menyampaikan keprihatinannya atas insiden kekerasan yang menimpa lima mahasiswanya. 

Pihak kampus juga menegaskan agar tidak ada upaya membenturkan mahasiswa dengan ormas dalam menyikapi aksi unjuk rasa.

"Jangan benturkan mahasiswa dengan kelompok-kelompok masyarakat. Saya rasa upaya membenturkan mahasiswa dengan beberapa kelompok masyarakat bagian dari cara yang tidak boleh dilakukan. Tindakan kekerasan seperti ini justru akan merugikan banyak pihak," tegas Arie Sujito, Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni, Rabu (2/9/2026).

Menurut Arie, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat terhadap mahasiswa bisa dicegah.

Aparat kepolisian yang berada di lokasi kejadian saat insiden ricuh terjadi seharusnya bisa melindungi mahasiswa maupun ormas secara keseluruhan.

"Saya kira ini bagian dari tanggungjawab secara hukum harus dilakukan," ucap Arie.

Ia mengatakan, aspirasi yang disuarakan oleh para mahasiswa merupakan bagian dari sikap kritis maupun respon terhadap situasi yang saat ini terjadi.

Bagaimanapun juga mahasiswa adalah kelompok intelektual ataupun aktivis yang punya idealisme dan kepekaan untuk merespon situasi tersebut.

"Saya berharap bahwa situasi krisis ekonomi, politik yang terjadi tidak diikuti juga dengan teror-teror. Sebetulnya yang harus dilakukan adalah pemerintah respon untuk memperbaiki kebijakan," ucap Arie. (Scp)