Direktorat Jenderal Perkebunan: Karhutla Tidak Bisa Langsung Dikaitkan dengan Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit

Yogyakarta, tvOnenews.com - Pengembangan perkebunan kelapa sawit sering kali dikaitkan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan. Salah satu anggapan yang muncul adalah pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar dilakukan untuk menekan biaya operasional.

Namun, Direktorat Jenderal Perkebunan menilai kebakaran tidak dapat serta-merta dianggap sebagai konsekuensi dari pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan, Iim Mucharam menegaskan bahwa pembukaan kebun dengan cara membakar telah dilarang dalam Undang-Undang Perkebunan.

"Di Undang-Undang Perkebunan, sebenarnya sudah clear. Ada namanya larangan untuk pembukaan kebun dengan cara membakar," ucap Iim di sela Program Pengembangan SDM Sawit di Yogyakarta, Kamis (24/9/2026).

Ia menjelaskan, regulasi di bidang lingkungan hidup juga mengatur mengenai pembukaan lahan dengan memperhatikan kearifan lokal. Meski demikian, penerapan ketentuan tersebut disertai sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Menurut Iim, celah yang berkaitan dengan ketentuan kearifan lokal terkadang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak memenuhi seluruh persyaratan. Hal tersebut dinilai dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran.

"Untuk membuka lahan sesuai dengan kearifan lokal itu dibutuhkan banyak sekali persyaratan-persyaratan. Nah, ini yang agak-agak sering kurang dipatuhi," ujarnya.

Di sisi lain, Iim menyebut data penelitian mengenai titik api karhutla justru menunjukkan kondisi berbeda pada lahan yang telah dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan penelitian BRIN terhadap titik api sejak 1996 hingga 2023 serta data hingga saat ini, titik api di lahan yang telah dikelola untuk perkebunan kelapa sawit disebut semakin berkurang.

Sebaliknya, lahan terlantar yang dipenuhi semak belukar justru dinilai memiliki potensi lebih besar untuk memunculkan titik api.

"Lahan-lahan yang sudah terkelola untuk kelapa sawit itu malah semakin kecil titik apinya, tetapi untuk lahan yang terlantar, semak belukar, itu yang berpotensi," kata Iim.

Ia menambahkan, petani maupun perusahaan yang telah mengelola perkebunan kelapa sawit pada dasarnya memiliki kepentingan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Alasannya, kebakaran akan memberikan dampak langsung terhadap perkebunan yang mereka kelola.

Saat ini, produktivitas sawit Indonesia disebut berada di angka sekitar 3,6 ton per hektare. Iim mengatakan, karhutla berpotensi menyebabkan produktivitas tersebut menurun, meskipun belum terdapat angka pasti mengenai besaran penurunannya.

"Kalau sudah petani ataupun perusahaan swasta itu pasti mereka menjaga bagaimana perkebunan itu jangan sampai terbakar," ujarnya.

Upaya pencegahan disebutnya tidak dapat hanya berfokus pada faktor manusia, namun juga kondisi alam dan iklim.

"Ini kan tidak hanya faktor manusianya, tapi faktor alam. Titik-titik api itu juga faktor alam," katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Penyaluran SDM Perkebunan, Sudi Bawa Suwita, mengatakan, faktor manusia tetap memiliki keterkaitan dengan persoalan kebakaran. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan industri sawit.

"Karenanya, pelatihan dilakukan bagi SDM sawit yang tidak hanya ditujukan agar petani mampu meningkatkan produksi, tetapi juga memahami aturan, legalitas, perlindungan lingkungan, dan prinsip keberlanjutan," jelas Sudi.

Salah satu materi yang diberikan dalam pelatihan adalah Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sudi menjelaskan bahwa ISPO mencakup sejumlah aspek, mulai dari kepatuhan terhadap hukum, perlindungan lingkungan, daya saing global, hingga kesejahteraan sosial.

"Kalau ada terkait kebakaran, sedikit banyak pasti ada faktor manusia juga di situ," tuturnya.

Ia menilai bahwa peningkatan pemahaman melalui pelatihan dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran pada masa mendatang.

"Dengan SDM yang semakin memahami aturan, termasuk mengenai pembukaan dan pengelolaan lahan, kepatuhan diharapkan ikut meningkat," jelasnya.

Direktur LPP Agro Nusantara, Pranoto Hadi Raharjo mengatakan, pemahaman petani mengenai pengelolaan perkebunan juga terus diperkuat melalui berbagai pelatihan.

Salah satu materi yang diberikan adalah good agricultural practices atau praktik budidaya yang baik. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai risiko terkait legalitas lahan serta berbagai aturan dalam pengelolaan perkebunan.

Pranoto menegaskan bahwa pemahaman tersebut diperlukan agar petani tidak sekadar mengetahui suatu tindakan diperbolehkan atau dilarang, tetapi juga memahami alasan di balik ketentuan tersebut.

"Kalau kita bicara bahkan hujan ya, apa menjadi satu metode yang diajarkan, itu justru kemudian memberikan kepada teman-teman peserta untuk aware terkait dengan hal-hal seperti itu," katanya.

Pranoto menilai perubahan tidak cukup dilakukan hanya dengan membuat dan menerapkan aturan. Pola pikir para pelaku perkebunan juga perlu dibangun agar mereka memahami bahwa aspek legalitas lahan dan perlindungan lingkungan merupakan bagian dari keberlanjutan bisnis perkebunan.

"Setelahnya, mindset para teman-teman perkebun ini bisa berubah menjadi aware terkait dengan hal-hal tersebut," pungkasnya. (Scp/Ard)