Massa Aliansi Jogja Memanggil Desak Sultan Turun Tangan, Sikat Premanisme dan Upah Buruh Dinaikkan

Yogyakarta, tvOnenews.com - Massa Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan Hari Pahlawan yang diperingati pada Selasa (10/11/2026).

Dalam aksinya, massa aksi mendesak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X turun tangan menyikapi persoalan yang dinilai meresahkan masyarakat mulai dari praktik premanisme hingga kesejahteraan buruh.

Pantauan tvOnenews.com di lokasi, aksi penyampaian aspirasi di kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan Yogyakarta dimulai sekitar pukul 14.30 WIB.

Setibanya di lokasi, massa yang terdiri dari mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat memasang spanduk bertuliskan "Hancurkan Premanisme Negara Lawan Kapitalis Besar".

Massa menilai praktik premanisme tidak boleh dibiarkan berkembang di Yogyakarta. Mereka meminta pemerintah daerah setempat dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap segala bentuk intimidasi, kekerasan maupun tindakan yang meresahkan masyarakat.

"Premanisme yang terjadi belakangan ini dan sudah cukup berlarut-larut di Yogyakarta, kami melihat Pemerintah Daerah DIY bahkan Indonesia kelihatan memelihara dan dibiarkan premanisme ini merajalela di sektor-sektor sipil rakyat yang lain," kata Agof, Humas Aliansi Jogja Memanggil kepada awak media disela aksi.   

Oleh sebab itu, massa mendesak pihak-pihak terkait menerbitkan peraturan daerah yang mengatur terkait pemberantasan aksi premanisme di wilayah DI Yogyakarta.

"Tuntutan kami adalah menuntut perda yang menjalankan premanisme segera dihapuskan dan diberantas," ucap Agof.

Selain aksi premanisme, massa Aliansi Jogja Memanggil juga menuntut kenaikan upah layak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Yogyakarta. Massa aksi sebelumnya menuntut upah buruh di Yogyakarta sebesar Rp4.600.000.

"Kami tuntut itu harus dinaikkan. Karena sampai sekarang, upah di Yogyakarta menurut kami cukup kecil dan tidak sesuai dengan kebutuhan layak hidup di Yogyakarta," tutur Agof.

Terkait upah buruh, Dion selaku perwakilan Aliansi Jogja Memanggil lainnya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memberikan perhatian terhadap kesejahteraan buruh di wilayahnya.

"Upah standar di Yogyakarta itu hanya Rp2.000.000 sekian. Biaya pendidikan di Yogyakarta paling murah Rp5.000.000. Bagaimana anak-anak buruh, anak-anak petani di Yogyakarta mau menempuh dunia pendidikan. Kita patokan biaya hidup (di Yogyakarta) sampai Rp4.000.000-Rp5.000.000. Itu yang perlu diatensi khusus oleh Pemda DIY," kata Dion.

Maka dari itu, Aliansi Jogja Memanggil berharap Gubernur DIY menemui massa aksi. 

Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menampung aspirasi massa aksi.

Terkait kenaikan upah buruh, Sultan menjelaskan bahwa keputusan untuk menaikkan upah didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Yogyakarta. 

"Dasar (kenaikan upah buruh) inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Itu akan dibahas oleh pengusaha, buruh, dinas ketenagakerjaan," kata Sultan.

Karena itu, ia meminta massa aksi menunggu keputusan dari Menteri Tenaga Kerja yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut.

Sementara mengenai aksi premanisme yang terjadi saat aksi demontrasi pada 28 Oktober lalu, Sultan mengaku tidak tahu persis dikarenakan saat kejadian yang bersangkutan tidak berada di lokasi.

"Kalau premanisme, saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman gitu. Saya tidak tahu, ya kan? Kalau saya, kalau kekerasan jangan dilakukan," kata dia. (scp/buz)