Momen Tak Biasa saat Sri Sultan Hamengku Buwono X Duduk Bersila di Hadapan Massa Aksi di Yogyakarta

"Tapi karena APBN itu bertahap, bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA tahun 2028," imbuhnya.

Selanjutnya, Sultan menjawab persoalan mengenai rendahnya upah buruh di daerah ini. Sebelumnya, massa menilai Upah Mininum Regional (UMR) DIY tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pemda DIY, kata Sultan, sudah berusaha mengikuti regulasi yang ada. Selain itu, banyak sektor dalam Dewan Pengupahan yang harus diperhatikan.

"Bagaimana kita punya usaha semua bahwa pengertian dasar inflasi sama pertumbuhan ekonomi itu, kalau pertumbuhan ekonominya 5 persen, nilainya 2 atau 3 persen. Berarti kan kalau 3 persen kan hanya 8 persen naiknya," paparnya.

"Alfa itu kemungkinan bisa kami melangkah, tapi kan hanya 0,1 maksimum 0,9. Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4 kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha nggak keberatan. Ya nggak apa-apa," lanjutnya.

Kemudian terkait aksi premanisme yang selalu dibenturkan dengan massa aksi, Sultan mengaku tidak tahu menahu terkait masalah itu.

"Kalau premanisme, saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman gitu. Preman itu siapa ? Saya kan tidak tahu gitu. Kalau saya, ya kalau kekerasan jangan dilakukan," terang Sultan.

Sementara mengenai tuntutan yang disampaikan ojol, Sultan meminta yang bersangkutan menyampaikan secara tertulis untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan.

"Kalau ada hal seperti itu, kami diberitahu? Tapi jangan lisan ya tertulis argumentasinya apa supaya itu jadi alat kami untuk kami bisa berjejaring dengan pemerintah pusat. Karena kalau mau menantang pemerintah pusat kalau tidak ada masukan dari yang bersangkutan, saya kan enggak tahu," ucapnya. (Scp)