APBN 2024 Upayakan Dorong Kelancaran Logistik, Ini Goalnya…

Dorongan APBN Pada Kelancaran Logistik

Diketahui, Rancangan APBN 2024 telah resmi disahkan melalui Pembicaraan Tingkat II (Paripurna) pada bulan September lalu. Pada kesempatan itu, APBN tahun 2024 disepakati salah satunya yaitu harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi pada tahun 2024.

Agus Rofiudin melihat adanya tensi Geopolitik yang mereda dan bisa menyebabkan fragmentasi serta mempersempit antarnegara terutama perdagangan. 

World Trade Organization (WTO) dalam Global Trade Outlook-nya, memprediksi volume perdagangan dunia tahun 2023 hanya tumbuh 1,7% dan picking up di tahun 2024 sebesar 3,2%.

Lebih lanjut pemerintah telah menyusun APBN tahun 2024 dengan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi yang 5,2%, inflasi sebesar 2,8%; hingga nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US$.

Belanja negara yang Rp3.325,1 triliun, dialokasikan Rp2.467,5 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. 

Belanja Pemerintah Pusat dimaksimalkan untuk menguatkan APBN sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBN tahun 2024 disusun agar mampu menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Pemerintah memperkirakan bahwa tahun 2024 nanti APBN akan berhadapan dengan situasi geopolitik yang belum jelas ujungnya, perubahan iklim, kekhawatiran pandemik, dan digitalisasi.