Buruh dan Petani Tembakau Resah dengan RPP Tembakau

Sebagaimana diketahui beberapa substansi dalam RPP Tembakau khususnya terkait pengamanan zat adiktif masih menimbulkan polemik. Karena dari sisi pelaku industri tembakau, beberapa pasal yang muncul dalam RPP dinilai melampaui ketentuan UU nomor 17/2023. Beberapa di antaranya adalah larangan iklan, promosi atas sejumlah kegiatan sejumlah bidang.

Selain itu, ada pula ketentuan mengenai isi kemasan yang harus 20 batang yang tentu akan merugikan bagi pelaku industri tembakau. Kemudian masih ada larangan penjualan produk tembakau secara eceran sehingga pedagang kaki lima tidak bisa menjual rokok batangan.

Khabsyin, Caleg DPR RI untuk Dapil Blora-Grobogan-Pati-Rembang tersebut menyebut, ketentuan tersebut akan berdampak multi efek. Tak hanya pelaku industri dan pekerja saja, banyak masyarakat lain yang menggantungkan hidup dari produk tembakau bisa terkena dampaknya