Respons Bahlil soal Wacana 44 Menteri di Pemerintahan Prabowo, Ketum Golkar: Setiap Pemimpin Punya Style Berbeda

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, angkat bicara soal kabar rencana Prabowo Subianto menambah jumlah menteri di susunan kabinet nanti. Atas nama percepatan, Bahlil mengaku tidak mempermasalahkan jika kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto nantinya akan menambah jumlah menteri. Bahlil yakin bahwa jika memang penambahan menteri itu dilakukan, semata-mata demi mempercepat program-program pemerintah. Ketum Golkar itu menegaskan, pengaturan jumlah kementerian adalah hak prerogatif Presiden. Ia juga menambahkan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo Subianto yang akan mulai memimpin pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. "Nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya saja saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style berbeda," ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Lebih lanjut, Bahlil juga menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo akan mempertimbangkan dengan matang keputusan penambahan jumlah kementerian, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap kabar yang menyebutkan bahwa jumlah kementerian akan meningkat dari 34 menjadi 44. Sebagai pemimpin partai besar, Bahlil mengakui bahwa dirinya telah berkomunikasi terkait jumlah posisi menteri yang akan diisi. Namun, ia meminta publik untuk menunggu keputusan resmi mengenai jumlah kementerian maupun jatah yang akan diterima Partai Golkar. "Ada deh. Saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik ya dan saya pikir tunggu tanggal mainnya," tambahnya. Saat ini, Badan Legislasi DPR RI telah menyetujui RUU Kementerian Negara untuk dibawa ke rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, diharapkan RUU tersebut akan segera disahkan menjadi undang-undang. Rancangan ini telah melalui pembahasan intensif, dan beberapa perubahan dalam pasal-pasalnya telah diputuskan oleh panitia kerja (panja). Salah satu perubahan penting dalam RUU tersebut adalah penyisipan Pasal 6A yang mengatur pembentukan kementerian baru sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Pasal 9A juga ditambahkan, memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengubah struktur organisasi pemerintahan sesuai kebutuhan. Perubahan lain yang signifikan adalah terkait Pasal 15, yang memungkinkan presiden untuk menambah jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan pemerintahan, tanpa dibatasi oleh angka 34 seperti yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Penambahan jumlah kementerian di era Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah. Dengan fleksibilitas yang diberikan dalam RUU Kementerian Negara, pemerintahan mendatang diharapkan dapat beroperasi lebih efektif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan negara. (ant/rpi)

Respons Bahlil soal Wacana 44 Menteri di Pemerintahan Prabowo, Ketum Golkar: Setiap Pemimpin Punya Style Berbeda

Berita Terkait

Pemulihan Pascabencana Sumatera Bergerak Cepat, Layanan Dasar Kembali Normal

Polemik Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Mensos Buka 'Biang Kerok' Penyebabnya

Politisi Muda Golkar Apresiasi Pembentukan Akademi Partai Golkar

Tangis dan Doa Anak Riza Chalid Usai Dituntut 18 Tahun Penjara: Bismillah, Semoga Allah Lindungi Kita Semua

Topik Terkait

Ruu Kementerian Negara

Prabowo Subianto

Bahlil Lahadalia

Jumlah Kementerian

Jumlah Menteri

Saksikan Juga

KKB Tembak Truk Tangki Air, Sopir Alami Luka Parah

Truk Terpental ke Sungai 7 Ekor Sapi Mati di TKP

VIRAL! Sopir Taksi Online Marah ke Dua Penumpang Mesum

Kabar Duka Sepak Bola Indonesia, Elly Idris Tutup Usia

Nekat Lempar Bom Molotov saat Gagal Curi Emas Rp1 Miliar, Pelaku Diamankan Warga

Tukang Cukur di Bandung Alami Gagal Ginjal, Terkejut BPJS PBI-nya Dinonaktifkan

Viral

Bri

Pertamina

Emas

Bbri

Harga Emas