Bappenas Sebut Supremasi Hukum Fondasi untuk Wujudkan Indonesia Maju

Saat ini, tata kelola pendidikan hukum dinilai masih cenderung membebani akademisi dengan tanggung jawab yang tinggi. Fokusnya adalah pada beban administrasi yang menjadi salah satu kendala para dosen serta akademisi untuk mengembangkan substansi dan pengetahuan hukum karena waktu mereka tersita untuk urusan administrasi.

Persoalan tersebut kemudian membuat Bappenas ingin menyederhanakan proses administrasi agar bisa mengembangkan substansi pendidikan hukum yang tidak membebani efisiensi biaya.

Dengan pendekatan pendidikan hukum yang terbaru kedepannya, Bappenas berharap para aparat penegak hukum (APH) serta berbagai pemangku kepentingan terkait bisa memiliki kompetensi adaptif terkait dinamika kehidupan berbagai dan bernegara.

"Kita memahami bahwa sistem hukum kita seringkali tertinggal dinamika masyarakat, namun menuju sistem hukum yang adaptif dan responsif itu merupakan suatu keniscayaan atau suatu keharusan kita melakukan upaya-upaya transformasi tersebut. Sistem hukum ini diharapkan dapat merefleksikan dinamika hukum di masyarakat, kemudian mengatasi perubahan global yang luar biasa cepatnya, selanjutnya sistem hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum yang optimal, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan tentu saja ini menjadi ultimate goal dari pembangunan," kata Bogat

"Dalam rangka pembangunan tersebut, saya kira upaya terhadap pendidikan tinggi hukum memerlukan komitmen bersama, baik dari perguruan tinggi maupun organisasi profesi. Kami optimis melalui kolaborasi yang erat antara pihak-pihak terkait, pendidikan tinggi hukum dapat bertransformasi menjadi lebih baik, lebih progresif, relevan dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang Indonesia, dan dinamika kehidupan masyarakat," ujar dia. (ant/nsp)