Menaker: PHK Harus Sesuai Undang-Undang, KFC Didesak Penuhi Hak Pekerja

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan Serikat Pekerja PT Fastfood Indonesia (SP-KFC), yang menuntut pembayaran upah yang tertunggak selama enam bulan dan menolak dugaan PHK sepihak terhadap anggotanya. Menurut Menaker, PHK harus menjadi langkah terakhir yang diambil perusahaan setelah melalui tahapan perundingan yang adil dengan pekerja. "Secara undang-undang, perusahaan harus menjadikan PHK sebagai opsi terakhir. Kami akan memeriksa apakah ketentuan ini telah dipenuhi," ujar Yassierli usai menghadiri Rakortas Pertumbuhan Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta. Saat ini, pihak Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu laporan resmi terkait kasus ini sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. "Kami selalu berupaya mencegah terjadinya PHK. Kami akan melihat laporan yang masuk sebelum mengambil langkah berikutnya," tambahnya. Aksi demonstrasi yang digelar SP-KFC dipicu oleh dugaan PHK sepihak terhadap 11 anggota serikat pekerja tanpa adanya komunikasi dan musyawarah sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Dalam siaran persnya, serikat pekerja menuding bahwa kebijakan PHK yang dilakukan KFC bersifat diskriminatif, karena anggota serikat lain diberikan opsi mutasi ke gerai lain yang masih beroperasi, sedangkan anggota SP-KFC langsung di-PHK. SP-KFC juga menyoroti ketidakkonsistenan kebijakan PHK yang diterapkan KFC. Selain itu, alasan perusahaan mengalami kerugian dipertanyakan mengingat masih banyak gerai yang beroperasi. Mereka juga menuntut agar pesangon yang diberikan sesuai dengan Putusan MK No. 19/PUU-IX/2011. Saat ini, KFC hanya memberikan pesangon sebesar 0,5 kali gaji, yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. Serikat pekerja juga menyatakan bahwa perusahaan tidak menerapkan skema "dirumahkan" selama tiga bulan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) KFC Pasal 29 Ayat 1. Atas dasar itu, mereka mengajukan dua tuntutan utama dalam aksi protesnya: pertama, agar KFC kembali mempekerjakan pekerja yang di-PHK melalui skema mutasi, dan kedua, agar perusahaan membayarkan upah pekerja selama proses perselisihan masih berlangsung. Dengan meningkatnya tekanan dari serikat pekerja dan perhatian dari Kementerian Ketenagakerjaan, kasus ini diharapkan dapat menemukan titik terang dalam waktu dekat dan memastikan hak-hak pekerja tetap terjaga. (ant/nsp)

Menaker: PHK Harus Sesuai Undang-Undang, KFC Didesak Penuhi Hak Pekerja

Berita Terkait

Dewan Pers Beberkan Penyebab Utama Gelombang PHK Perusahaan Media di Indonesia

Karyawan PKWT Kena SP3 Berujung Dipecat Perusahaan, Sebenarnya Berhak Dapat Uang Perpisahan atau Tidak?

Stafsus Menaker Beberkan Paradigma Baru dalam Kebijakan Ketenagakerjaan Nasional

Demo Buruh Kembali Warnai Jakarta, Polisi Turunkan 1.174 Personel

Topik Terkait

Menaker

Yassierli

Menteri Ketenagakerjaan

Phk

Demonstrasi

Sepihak

Upah

Tertunggak

Saksikan Juga

KPK Hormati Praperadilan Yaqut Cholil Atas Kasus Kuota Haji

Polisi Bongkar Lab Ganja Rumahan di Jagakarsa, Pasutri Content Creator Diamankan

Pesawat Smart Air Ditembak di Papua, Pilot Kirim Pesan Darurat Sebelum Tewas

Awas! Pelecehan Berkedok Casting Iklan

Toko Perhiasan di Senayan Disegel Bea Cukai

Ungkap Peredaran Liquid Vape Berbahaya di Batam, Dijual hingga Rp3 Juta per Botol

Viral

Bri

Pertamina

Emas

Bbri

Harga Emas