Isu Tukar Kursi Juda-Thomas, Purbaya Bantah Kekhawatiran Intervensi: Satu Deputi Bisa Kendalikan Tujuh Nggak?

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, merespons isu pertukaran posisi antara pejabat Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) yang belakangan memicu perdebatan soal independensi bank sentral serta potensi intervensi politik.

Wamenkeu Thomas Djiwandono (Thommy) santer disebut bertukar posisi dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung.

Ketika ditanya soal urgensi pertukaran tersebut, Purbaya menegaskan bahwa penentuan posisi bukan berada di ranah dirinya.

“Wah saya enggak tahu, bukan saya yang tentuin kan? Arahan Presiden (Prabowo Subianto). Emang saya enggak ngerti juga itu. Anda tanya Presiden atau siapa,” kata Purbaya di kawasan Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Ia mengakui bahwa Presiden sempat menyampaikan hal tersebut sebelumnya. “Kayaknya udah (disampaikan kepada Purbaya),” ujarnya singkat.

Di tengah polemik yang menyebut pertukaran posisi antara BI dan Kemenkeu dinilai “aneh” dari perspektif ekonom karena menyangkut independensi BI, Purbaya membantah dugaan bahwa keterlibatan figur politik akan melemahkan independensi bank sentral.

“Dia iri (ekonom), mungkin dia pikirnya harusnya dia yang ke BI ekonomnya,” ujarnya.

Purbaya berpendapat, struktur Dewan Gubernur BI yang beranggotakan tujuh orang menjadi mekanisme kontrol internal yang mencegah dominasi satu figur.

“Satu bisa mengendalikan tujuh enggak? Enggak bisa kan seandainya Gerindra pun. Itu kan pasti akan debat, akan diskusi, nanti kalau kepepet voting. Walaupun Dewan Gubernur punya hak veto kalau enggak salah ya. Biasanya begitulah saya enggak tahu di sana tepatnya. Jadi pasti akan dikontrol dari dalam juga,” katanya.

Menurutnya, kehadiran pejabat pemerintah dalam lembaga moneter justru dapat memperkuat sinergi kebijakan selama tidak melewati batas intervensi.

“Kebijakan fiskal dan moneter kan nanti kalau orangnya ke sana, Pak Tommy kan pasti lebih independen, lebih bebas. Pasti dia enggak akan ke Gerindra lagi tuh kalau dugaan saya ya. Atau Gerindra pun di belakang. Tapi kan Dewan Gubernur kan bukan satu orang, ada berapa? Tujuh. Enggak bisa satu orang mempengaruhi semuanya,” jelasnya.

Purbaya menambahkan mekanisme pengambilan keputusan di lembaga seperti BI pada akhirnya berbasis kompromi dan musyawarah mufakat, sebagaimana juga diterapkan di lembaga lain.

“Dugaan saya sih akan selalu kompromi, kompromi itu musyawarah mufakat ya. Kalau saya di LPS selalu musyawarah mufakat, di sini ya juga musyawarah mufakat,” tuturnya.

Saat menanggapi bahwa Thomas masih menjadi bagian dari anggota partai Gerindra membuat nilai independensi tergerus. Terlebih hal itu juga bertentangan dengan Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).

Oleh karena itu, Purbaya menilai apabila memang tidak memenuhi aturan UU P2SK, ada kemu kepentingan Thomas akan mundur saat tes fit and proper.

“Saya pikir pas fit and proper sudah mundur sebelum fit and proper kalau aturan seperti itu. Kalau di LPS kan gitu enggak boleh, di sini juga sama, pasti mundur dulu. Enggak ada masalah,” tegasnya.

Purbaya menilai perdebatan soal independensi BI terlalu berlebihan selama mekanisme pengambilan keputusan tetap dijalankan secara kolektif dan transparan.

“Nanti kalau ada intervensi Pemerintah yang berlebihan yang dianggap itu kan bisa kelihatan publik. Tapi selama ini kan cuman sinergi ke arah yang lebih bagus kan? Kalau itu bukan intervensi, kerja sama. Betul enggak?” pungkasnya. (agr/rpi)