Bahlil Jelaskan Isu Stok BBM 20 Hari Itu Bukan Darurat, Ini Penjelasan Menteri ESDM

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meluruskan kabar mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup untuk 20 hari akibat konflik di Timur Tengah.

Sebelum mengikuti rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, Bahlil menegaskan bahwa angka tersebut bukan situasi darurat. Menurutnya, kapasitas itu menggambarkan kemampuan daya tampung atau storage BBM yang selama ini dimiliki Indonesia.

"Memang sejak dahulu, sudah sejak lama, bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai 25 hari," katanya.

Ia menjelaskan, standar minimal ketahanan stok nasional berada di kisaran 20–21 hari, sedangkan kapasitas maksimal sekitar 25 hari. Dalam rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN), rata-rata cadangan BBM nasional tercatat berada pada level 22–23 hari.

Bahlil menekankan, keterbatasan tersebut bukan karena pemerintah tidak mampu menyediakan pasokan. Masalah utamanya terletak pada kapasitas tangki penyimpanan yang belum memadai untuk menampung cadangan dalam jumlah lebih besar.

“Kalau kita mau tambah, kita simpan di mana? Storage-nya memang belum cukup,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta agar informasi mengenai stok BBM tidak disalahartikan oleh publik. Ia memastikan persoalan yang dihadapi berkaitan dengan infrastruktur penyimpanan, bukan pada ketersediaan energi.

Lebih jauh, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto tengah mempercepat pembangunan fasilitas storage untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah menargetkan kapasitas cadangan energi ke depan dapat ditingkatkan hingga tiga bulan, sesuai standar minimum yang menjadi konsensus global.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage supaya ketahanan energi kita ada. Storage-nya berapa lama? Insyaallah rencana sampai dengan 3 bulan," katanya.

Ia berharap langkah tersebut menjadi fondasi penguatan sistem ketahanan energi nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik dan fluktuasi pasokan energi global. (ant/rpi)