Diplomasi Energi dengan Jepang Dinilai Titik Balik Indonesia Beralih dari ‘Objek’ Jadi Penentu Rantai Pasok Dunia

Jakarta, tvOnenews.com – Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam memperkuat kerja sama energi dengan Jepang dinilai menjadi titik balik posisi Indonesia di panggung global.

Indonesia tak lagi sekadar pemasok bahan mentah, tetapi mulai tampil sebagai aktor utama yang menentukan arah kepentingannya sendiri dalam rantai pasok energi dunia.

Pemerhati kebijakan publik Henry Indraguna menegaskan, diplomasi energi yang dilakukan pemerintah menunjukkan pergeseran fundamental dalam relasi global.

“Indonesia tidak lagi menjadi objek dalam relasi kuasa global, namun menjadi subjek yang aktif mendefinisikan kepentingannya sendiri,” ujar Henry di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Kunjungan Bahlil ke Tokyo pada pertengahan Maret 2026 menghasilkan kesepakatan strategis dengan pemerintah Jepang, termasuk dua nota kesepahaman bersama Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Ryosei Akazawa.

Kesepakatan tersebut mencakup penguatan rantai pasok mineral kritis serta pengembangan teknologi nuklir rendah karbon—dua sektor yang menjadi kunci dalam transisi energi global.

Selain itu, Indonesia juga mendorong percepatan investasi raksasa migas oleh Inpex Corporation di Proyek Gas Lapangan Abadi Blok Masela senilai Rp339 triliun, yang diproyeksikan menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional.

Dalam perundingan tersebut, Indonesia menawarkan pengelolaan bersama komoditas strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, hingga logam tanah jarang, komoditas vital dalam industri energi bersih dan teknologi masa depan.

Kerja sama juga diperluas ke sektor batu bara, LNG, hingga proyek transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community, termasuk proyek PLTSa Legok Nangka dan optimalisasi PLTP Sarulla.

Henry menilai, pendekatan ini mencerminkan strategi baru Indonesia yang mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan global.

“Ini bentuk kedaulatan yang cair namun kokoh. Menunjukkan hukum nasional kita mampu beradaptasi dengan standar internasional tanpa kehilangan jati diri konstitusionalnya,” kata Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar tersebut.

Ia menambahkan, strategi hilirisasi dan penguasaan teknologi menjadi kunci agar Indonesia tidak terjebak dalam pertumbuhan ekonomi stagnan.

“Langkah Pak Bahlil mengamankan teknologi nuklir dan hilirisasi nikel adalah upaya tidak terjebak ke dalam pertumbuhan stagnan. Ini akan tumbuh dari dalam melalui nilai tambah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dari sisi investasi, kepastian hukum dalam proyek strategis seperti Blok Masela dinilai menjadi sinyal penting bagi pasar global bahwa Indonesia adalah mitra yang kredibel dan stabil.

“Kepastian hukum yang ditawarkan dalam proyek Masela memberi sinyal positif bagi pasar global bahwa Indonesia adalah mitra yang kredibel,” ucapnya.

Namun demikian, Henry mengingatkan bahwa implementasi kerja sama internasional tetap harus dikawal agar sejalan dengan kepentingan nasional dan berkeadilan.

“Pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, namun juga kemandirian energi yang berkelanjutan,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) tersebut.

Dengan langkah diplomasi energi yang semakin agresif, Indonesia dinilai tengah membangun fondasi untuk menjadi pusat kekuatan energi baru di kawasan Indo-Pasifik. (agr)