BBM Subsidi Tak Naik, Komisi VI DPR Ingatkan Dampak BBM Non-Subsidi dan Stabilitas Harga Pangan

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tetap per 18 April 2026. Pertalite dipatok Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Harga Pertamax juga tidak berubah, masih di angka Rp12.300 per liter.

Di sisi lain, lonjakan tajam justru terjadi pada BBM non-subsidi. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 ke Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Kenaikan ini dipicu dinamika global, termasuk tensi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dunia.

Meski begitu, DPR menilai stabilnya harga BBM subsidi seharusnya menjadi penahan agar harga kebutuhan pokok tidak ikut naik.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Firnando Ganinduto, menegaskan lonjakan BBM non-subsidi tidak boleh dijadikan alasan menaikkan harga bahan pokok.

“Kami di Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa tidak adanya kenaikan BBM subsidi harus menjadi faktor penahan agar harga bahan pokok tetap stabil,” ujar Firnando, Minggu (19/4/2026).

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak lengah terhadap dampak lanjutan, khususnya bagi kelompok kelas menengah yang mulai terdampak kenaikan energi.

“Pemerintah tetap harus waspada terhadap dampak kenaikan BBM non-subsidi, khususnya terhadap kelas menengah. Pengawasan subsidi harus diperketat, distribusi dijaga, serta stabilisasi harga pangan dan kontrol tarif logistik harus menjadi prioritas,” lanjutnya.

Firnando turut menyoroti potensi “turun kelas energi”, yakni peralihan konsumsi dari BBM non-subsidi ke subsidi.

Menurutnya, kondisi ini harus diantisipasi dengan pengawasan ketat agar subsidi tetap tepat sasaran dan tidak dinikmati kelompok mampu.

Selain itu, ia mendorong pemerintah mengendalikan biaya logistik agar tidak memicu kenaikan harga barang. Upaya stabilisasi seperti operasi pasar dan intervensi distribusi juga dinilai penting untuk menjaga keterjangkauan harga pangan.

Komisi VI DPR RI pun memastikan akan terus mengawasi kebijakan ini dan mendorong evaluasi berkala agar tidak memicu efek domino terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. (rpi)