Kemenkumham Soroti Peran Perempuan dalam Agenda G20

Jakarta - Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menyoroti peran perempuan dalam agenda G20, khususnya di sektor pembangunan ekonomi melalui teknologi.

"Tema ini digagas untuk merespons salah satu agenda utama Presidensi Indonesia dalam forum G20, yaitu transformasi ekonomi digital," kata Kepala Balitbang Hukum dan HAM Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami di Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Peran kaum perempuan tersebut dibahas melalui Obrolan Peneliti (OPini) edisi ke-17 dengan mengusung tema "Peran Nyata Perempuan dalam Agenda G20: Pembangunan Ekonomi melalui Teknologi".

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, mengajak seluruh pemimpin negara dalam forum G20 untuk turut membangun ekonomi inklusif dengan cara memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), sebesar 64,5 persen pemilik UMKM adalah perempuan. Hal itu menjadi potensi besar untuk meningkatkan peran nyata perempuan dalam pemulihan ekonomi dunia.

Meskipun lebih dari separuh pemilik UMKM di Indonesia adalah perempuan, menurutnya, masih ada kelompok perempuan yang belum memiliki akses cukup ke dalam ekosistem pembiayaan dan digital. Hal itu salah satunya disebabkan oleh kesenjangan akses terhadap teknologi yang dialami kaum perempuan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019, akses internet bagi perempuan secara konsisten mengalami kesenjangan selama periode 2016 hingga 2019.