Banyak Warga Takut Didata, DPR Tegaskan Sensus Ekonomi Tidak untuk Cabut Jatah Bansos dan Naikkan Pajak

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati angkat bicara soal banyaknya masyarakat yang masih takut didata oleh petugas Sensus Ekonomi 2026.

MY Esti meminta masyarakat tidak perlu kekhawatiran. Sebab Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS) bertujuan untuk fondasi dalam perumusan kebijakan pembangunan di berbagai sektor.

Diketahui bahwa banyak masyarakat yang menolak didata karena takut dikenai pajak lebih tinggi serta tidak mendapat bantuan sosial (bansos) lagi. Padahal, konsekuensi itu disebut tidak berkaitan dengan tujuan sensus.

"Masyarakat juga harus memahami bahwa memang itulah kewajiban kita sebagai masyarakat untuk bisa memberikan data-data yang benar di dalam rangka mempunyai data ekonomi yang baik bagi Republik," ujar Esti dikutip Minggu (5/7/2026).

Esti menambahkan, edukasi mengenai pentingnya sensus harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat memahami manfaat pendataan dan bersedia memberikan informasi secara terbuka.

Jika masyarakat paham dengan jernih, maka tentu tidak akan lagi mengaitkan pendataan dengan kekhawatiran kehilangan bansos atau pengenaan pajak lebih tinggi.

"Supaya masyarakat paham kegunaannya sehingga masyarakat dengan sadar bersedia memberikan data-datanya. Tetapi juga jangan sampai mereka merasa takut bahwa apa yang saya sampaikan nanti akan membuat pajaknya yang harus dibayarkan tinggi atau membuat mereka merasa kehilangan sesuatu. Yang utama adalah memberikan pemahaman bahwa data ini penting dan edukasi itu harus terus-menerus dilakukan," jelasnya.

Edukasi Publik Diperlukan untuk Tangkal Disinformasi

Senada, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian juga menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada proses pendataan, tetapi juga pada strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat sensus.

Menurutnya, komunikasi publik yang tepat akan membantu meluruskan berbagai disinformasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memberikan data yang jujur.

"Ada misalnya disinformasi terkait dengan bagaimana dampak dari sensus yang mungkin tidak sepenuhnya benar di media-media termasuk media sosial yang mungkin perlu diluruskan," ujar Hetifah.

Menurut Hetifah, komunikasi publik yang baik juga akan membuat masyarakat sebagai responden merasa lebih tenang dan nyaman saat memberikan informasi.

Dengan begitu, maka data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat menggambarkan kondisi ekonomi secara lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.

"Sehingga nanti mereka yang mungkin akan menjadi pemberi informasi itu merasa lebih tenang, nyaman dan juga bisa memberikan data-data yang jujur apa adanya," katanya.

DPR mengakui masih ada sebagian pelaku ekonomi yang khawatir data yang diberikan akan berdampak pada besaran pajak atau menimbulkan konsekuensi lain yang merugikan.

Sehingga pemerintah bersama BPS perlu terus menjelaskan bahwa tujuan sensus adalah menyediakan data berkualitas untuk menghasilkan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

"Mungkin ada yang menganggap bahwa sensus ekonomi ini nanti akan mempengaruhi nilai pajak yang harus mereka bayar atau juga mungkin terkait dengan berbagai hal lainnya yang dikhawatirkan oleh mereka. Nah ini yang mungkin perlu disosialisasikan lebih gencar kembali bahwa sensus ini pada akhirnya justru akan membuat kebijakan menjadi lebih tepat bagi para pelaku ekonomi," ujarnya. (rpi)