Hadirkan Program PEKA, BPJS Ketenagakerjaan Jadikan Santunan untuk Perkuat Kemandirian Keluarga Pekerja secara Berkelanjutan

“Berapapun nilai santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan tidak akan pernah dapat menggantikan kehadiran anggota keluarga yang telah berpulang. Namun kehidupan harus terus berjalan. Saya yakin setiap peserta tentu menginginkan keluarganya tetap sejahtera. Karena itu, selain memberikan manfaat JKK, JKM, maupun beasiswa, BPJS Ketenagakerjaan juga menghadirkan pelatihan kemandirian agar ahli waris memiliki bekal membangun masa depan yang lebih baik.”

Menurut Indah, Program PEKA menunjukkan bahwa negara hadir secara utuh, mulai dari memastikan hak peserta terpenuhi hingga mengawal keberlanjutan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.

“Sebagai Anggota DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan, kami mengapresiasi komitmen BPJS Ketenagakerjaan yang tidak hanya memastikan hak-hak peserta tersalurkan sebagaimana mestinya, tetapi juga terus mendampingi ahli waris melalui literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Program seperti ini perlu terus diperluas karena memberikan dampak nyata terhadap produktivitas, kesejahteraan keluarga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.”

Komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh juga tercermin dari meningkatnya penyaluran manfaat kepada para peserta. Hingga Juni 2026, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur telah menyalurkan manfaat sebesar Rp3,8 triliun kepada 331.199 penerima manfaat, meningkat sekitar Rp700 miliar dibandingkan realisasi pada Mei 2026 sebesar Rp3,1 triliun. Sementara secara nasional, hingga Mei 2026 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat senilai Rp29,53 triliun kepada lebih dari 2,3 juta penerima manfaat, serta menyalurkan beasiswa kepada 61.661 anak peserta sebagai wujud komitmen dalam menjaga keberlangsungan pendidikan anak pekerja yang mengalami risiko.

Melalui pendekatan Value Beyond Protection, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan transformasinya sebagai penyelenggara jaminan sosial yang tidak hanya memberikan perlindungan atas risiko, tetapi juga memperluas manfaat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan jaminan sosial tidak lagi hanya diukur dari besarnya santunan yang dibayarkan, tetapi dari sejauh mana manfaat tersebut mampu melahirkan keluarga pekerja yang lebih tangguh, produktif, mandiri, dan sejahtera secara berkelanjutan.