- Telkom
Telkom Rampungkan Spin-Off InfraCo Tahap 2: InfraNexia Jadi Pilar Utama Bisnis Wholesale Connectivity
Melalui pembentukan entitas infrastruktur yang lebih fokus, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kemitraan strategis, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.
Pendekatan serupa telah diterapkan oleh sejumlah operator internasional, seperti Telstra, Telecom Italia (TIM), CETIN, Telenor, Telefónica, dan KPN, dalam mengembangkan bisnis wholesale connectivity yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Sejalan dengan visi tersebut, Direktur Utama InfraNexia Lukman Hakim Abd. Rauf, menegaskan penyelesaian spin-off ini menjadi fondasi krusial bagi perusahaan.
“Kami optimistis penyelesaian spin-off ini semakin memperkokoh InfraNexia sebagai penyedia infrastruktur konektivitas wholesale yang netral dan andal. Dengan integrasi aset yang semakin matang, kami akan memperkuat layanan utama kami—mulai dari 5G backhaul, wholesale network dan FTTx, hingga passive infrastructure sharing," ujar Lukman.
"Lebih jauh, kami sudah melakukan akselerasi program network modernization dan mendorong implementasi autonomous network guna menghadirkan infrastruktur konektivitas yang lebih cerdas, efisien, dan adaptif. Upaya strategis ini akan memperkuat kesiapan kami dalam pengembangan konektivitas mendukung pertumbuhan AI, cloud, dan data center di Indonesia. Semua ini kami jalankan dengan fokus utama kepada pertumbuhan bisnis dan kepuasan pelanggan," tambah Lukman.
Spin-Off InfraCo Tahap 2 merupakan wujud nyata TelkomGroup dalam upaya memberikan nilai tambah tidak hanya bagi pelanggan wholesale, namun juga bagi ekosistem digital nasional secara keseluruhan.
Proses transaksi akan berlangsung secara seamless sehingga tidak berdampak pada layanan pelanggan.
TelkomGroup juga memastikan seluruh proses transaksi dilakukan secara transparan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta memenuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (dpi)