10 Pandangan Kadin Indonesia Menyambut Agenda Besar Presiden Prabowo, Sorot Fundamental Ekonomi hingga Mesin Investasi

Kadin siap bekerja bersama pemerintah dalam semangat Indonesia Incorporated. Pemerintah menjaga stabilitas dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sedangkan dunia usaha membawa modal, teknologi, inovasi dan jaringan pasar. Kolaborasi tersebut harus bermuara pada penciptaan pekerjaan, penurunan pengangguran dan kemiskinan, penyempitan kesenjangan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. RAPBN Rp4.097,2 Triliun Harus Menjadi Pengungkit Investasi

Kadin Indonesia mencermati RAPBN 2027 yang dirancang dengan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, dibandingkan Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026. Pembiayaan anggaran direncanakan Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap PDB, lebih rendah daripada target defisit APBN 2026 sebesar 2,68% PDB.

Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, yield SBN 10 tahun 6,9%, harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari.

Kadin menilai postur tersebut menunjukkan pemerintah tetap menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen pembangunan sekaligus berupaya menjaga disiplin fiskal. Besarnya belanja negara memberikan peluang untuk menciptakan daya ungkit yang jauh lebih besar apabila dikombinasikan dengan investasi BUMN, Danantara, dan sektor swasta.

“Belanja negara di atas Rp4.000 triliun merupakan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana setiap rupiah APBN mampu menciptakan multiplier effect dan menarik investasi swasta berkali-kali lipat,” ujar Ketum Kadin.

Kadin berpandangan, pemerintah tentu tidak sendirian. Proyek APBN yang mempunyai kelayakan ekonomi dapat dikembangkan melalui kemitraan pemerintah dan swasta sehingga ruang fiskal dapat lebih banyak diarahkan kepada pelayanan dasar, perlindungan sosial dan sektor yang belum dapat dibiayai secara komersial.

Dalam optimalisasi pendapatan negara, Kadin mendukung perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan dan penutupan kebocoran. Pada saat yang sama, kebijakan penerimaan perlu menjaga keberlanjutan dunia usaha. Perusahaan yang berkembang, investasi yang meningkat dan pekerjaan yang bertambah pada akhirnya akan memperluas basis pajak secara berkelanjutan.

3. Delapan Program Prioritas Membuka Ruang Kolaborasi Besar

RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional, meliputi kemandirian pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.