10 Pandangan Kadin Indonesia Menyambut Agenda Besar Presiden Prabowo, Sorot Fundamental Ekonomi hingga Mesin Investasi

Jakarta, tvOnenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif arah kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di hadapan DPR RI, Jumat (14/08/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai berbagai agenda yang disampaikan Presiden menunjukkan tekad pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mempercepat transformasi struktural.

Kadin, sebagai mitra strategis pemerintah, siap mendukung implementasi kebijakan tersebut melalui semangat Indonesia Incorporated, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, BUMN, Danantara, pemerintah daerah, UMKM, perguruan tinggi, pekerja, serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Berikut 10 pandangan Kadin Indonesia terhadap sepuluh isu utama yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

1. Fundamental Ekonomi Kuat, Momentum Menarik Investasi

Kadin Indonesia menyambut positif pengakuan lembaga pemeringkat internasional terhadap ketahanan fundamental ekonomi Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa S&P Global Ratings pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil, sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. Penilaian tersebut antara lain ditopang prospek pertumbuhan ekonomi, kebijakan makroekonomi yang berhati-hati dan posisi utang pemerintah.

Pengakuan juga datang dari China Lianhe Credit Rating yang, menurut paparan Presiden, memberikan rating AAA dengan outlook stabil dalam penerbitan Panda Bond Indonesia. Pemerintah menyampaikan bahwa lembaga tersebut melihat fundamental ekonomi Indonesia tetap solid, kebijakan pemerintah efektif, perekonomian memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal dan inflasi tetap terkendali.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie memandang kepercayaan lembaga internasional tersebut sebagai modal penting bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi. Stabilitas ekonomi, disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan merupakan tiga faktor yang sangat diperhatikan dunia usaha sebelum mengambil keputusan investasi jangka panjang.

“Bagi dunia usaha, trust adalah modal. Ketika lembaga pemeringkat internasional dari Barat maupun Timur memberikan penilaian positif terhadap Indonesia, ini memperkuat pesan bahwa Indonesia memiliki fundamental yang baik dan prospek jangka panjang yang menjanjikan,” kata Anindya.

Menurut Anindya, momentum tersebut perlu diterjemahkan menjadi investasi riil. Stabilitas makroekonomi harus diperkuat dengan kepastian hukum, konsistensi regulasi, kemudahan perizinan, biaya logistik yang kompetitif dan pelayanan investasi yang semakin baik. Tujuannya agar modal tidak berhenti pada investasi portofolio, melainkan masuk ke sektor riil, membangun pabrik, melakukan hilirisasi, membawa teknologi dan menciptakan pekerjaan.

Kadin siap bekerja bersama pemerintah dalam semangat Indonesia Incorporated. Pemerintah menjaga stabilitas dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sedangkan dunia usaha membawa modal, teknologi, inovasi dan jaringan pasar. Kolaborasi tersebut harus bermuara pada penciptaan pekerjaan, penurunan pengangguran dan kemiskinan, penyempitan kesenjangan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. RAPBN Rp4.097,2 Triliun Harus Menjadi Pengungkit Investasi

Kadin Indonesia mencermati RAPBN 2027 yang dirancang dengan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, dibandingkan Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026. Pembiayaan anggaran direncanakan Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap PDB, lebih rendah daripada target defisit APBN 2026 sebesar 2,68% PDB.

Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, yield SBN 10 tahun 6,9%, harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari.

Kadin menilai postur tersebut menunjukkan pemerintah tetap menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen pembangunan sekaligus berupaya menjaga disiplin fiskal. Besarnya belanja negara memberikan peluang untuk menciptakan daya ungkit yang jauh lebih besar apabila dikombinasikan dengan investasi BUMN, Danantara, dan sektor swasta.

“Belanja negara di atas Rp4.000 triliun merupakan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana setiap rupiah APBN mampu menciptakan multiplier effect dan menarik investasi swasta berkali-kali lipat,” ujar Ketum Kadin.

Kadin berpandangan, pemerintah tentu tidak sendirian. Proyek APBN yang mempunyai kelayakan ekonomi dapat dikembangkan melalui kemitraan pemerintah dan swasta sehingga ruang fiskal dapat lebih banyak diarahkan kepada pelayanan dasar, perlindungan sosial dan sektor yang belum dapat dibiayai secara komersial.

Dalam optimalisasi pendapatan negara, Kadin mendukung perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan dan penutupan kebocoran. Pada saat yang sama, kebijakan penerimaan perlu menjaga keberlanjutan dunia usaha. Perusahaan yang berkembang, investasi yang meningkat dan pekerjaan yang bertambah pada akhirnya akan memperluas basis pajak secara berkelanjutan.

3. Delapan Program Prioritas Membuka Ruang Kolaborasi Besar

RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional, meliputi kemandirian pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0%-6,5%, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30%-4,87%, rasio Gini menjadi sekitar 0,362-0,367, serta Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575.

Kadin menilai hampir seluruh prioritas tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan dunia usaha. Ketahanan pangan membutuhkan investasi produksi, pengolahan, pergudangan, cold chain dan logistik. Kemandirian energi membutuhkan investasi pembangkit dan jaringan. Program perumahan menggerakkan industri semen, baja, keramik, furnitur dan jasa keuangan. Hilirisasi membutuhkan modal, teknologi dan akses pasar.

“Kadin mendukung penuh delapan prioritas pemerintah karena seluruhnya bermuara pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Yang perlu kita bangun adalah efek pengganda sehingga satu program pemerintah menggerakkan sebanyak mungkin kegiatan ekonomi,” kata Anindya.

Kadin juga mendorong keterlibatan UMKM, koperasi dan pengusaha daerah dalam rantai pasok program nasional. Konsep Indonesia Incorporated harus menjangkau seluruh lapisan dunia usaha, bukan hanya perusahaan besar.

Ukuran akhirnya adalah kesejahteraan. Investasi harus menciptakan pekerjaan, pekerjaan meningkatkan pendapatan keluarga, dan peningkatan pendapatan memperkuat konsumsi serta daya beli. Dengan mekanisme tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat secara nyata menurunkan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan.

4. Giant Sea Wall, Proyek Lintas Generasi Harus Dimulai

Kadin menyambut baik rencana pemerintah memulai pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa. Pemerintah memperkirakan pembangunan membutuhkan waktu sekitar 15-20 tahun dan akan dibagi menjadi 15 segmen dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Giant Sea Wall tidak hanya dirancang sebagai tanggul laut, tetapi juga sebagai infrastruktur pendukung air bersih, konektivitas serta perlindungan kawasan ekonomi dan industri Pantura. Proyek tersebut penting karena kawasan pantai utara Jawa merupakan rumah bagi jutaan penduduk sekaligus lokasi berbagai pusat manufaktur, logistik dan aktivitas ekonomi nasional.

“Kadin mendukung keberanian pemerintah memulai Giant Sea Wall. Ini adalah proyek lintas generasi. Yang dilindungi bukan hanya daratan, tetapi juga jutaan penduduk, pusat industri, jaringan logistik dan aset ekonomi nasional,” kata Anindya.

Kadin melihat ruang yang sangat besar bagi pembiayaan inovatif. APBN dapat menjadi katalis, sementara Danantara, BUMN, investor institusi dan swasta dapat berpartisipasi pada bagian proyek yang memiliki kelayakan komersial.

Kadin juga mendorong penggunaan sebanyak mungkin produk, teknologi dan keahlian nasional. Proyek tersebut dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas industri konstruksi, baja, semen, rekayasa, konsultansi dan teknologi Indonesia.

Pelaksanaannya tetap membutuhkan kajian lingkungan, hidrologi, tata ruang dan sosial yang komprehensif. Dengan demikian, Giant Sea Wall bukan sekadar proyek fisik, melainkan proyek pembangunan kawasan dan peningkatan kemampuan teknologi nasional.

5. PFII Jakarta-Bali, Indonesia Bisa Menjadi Magnet Modal Global

Kadin Indonesia menyambut positif rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), dengan Jakarta sebagai lokasi awal sebelum dikembangkan ke Bali dan kemungkinan wilayah lain.

PFII dirancang menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase dan penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional. Aktivitasnya dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office serta manajemen investasi.

Menurut Kadin, Indonesia mempunyai skala ekonomi, populasi, sumber daya alam dan kebutuhan investasi yang cukup besar untuk membangun pusat keuangan regional yang kompetitif.
 
“Selama ini terdapat transaksi dengan underlying assets Indonesia, tetapi pembiayaan atau penyelesaian transaksinya dilakukan di luar negeri. PFII memberikan kesempatan untuk membawa lebih banyak aktivitas bernilai tambah itu ke Indonesia,” ujar Anindya.

Jakarta mempunyai keunggulan sebagai pusat korporasi, pemerintahan, perbankan dan pasar modal, sementara Bali mempunyai daya tarik internasional yang kuat bagi investor dan profesional global. Kombinasi keduanya berpotensi menjadi kekuatan tersendiri.

Namun, keberhasilan pusat keuangan internasional bergantung pada kepercayaan. Kepastian hukum, regulator kredibel, penyelesaian sengketa cepat, sistem perpajakan kompetitif dan kemudahan mobilitas talenta global menjadi prasyarat. Kadin siap membantu mempromosikan PFII kepada jaringan dunia usaha dan investor internasional.

6. Bursa Mineral Harus Memperkuat Posisi Indonesia dalam Penentuan Harga

Kadin mendukung rencana pemerintah melanjutkan kebijakan ekspor satu pintu dan membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan beroperasi mulai 1 Januari 2027 di bawah pengawasan OJK.

Indonesia merupakan produsen utama berbagai komoditas strategis dunia, tetapi pembentukan harga internasional masih banyak berlangsung di luar negeri. Pemerintah ingin membangun mekanisme harga referensi Indonesia melalui pasar yang transparan, likuid dan dipercaya dunia.

“Kalau Indonesia mempunyai pangsa produksi yang besar, Indonesia juga harus mempunyai price discovery mechanism yang kredibel. Kita tidak cukup menjadi produsen. Indonesia harus naik kelas dalam rantai nilai perdagangan dunia,” kata Anindya.

Kadin memandang keberhasilan bursa akan sangat ditentukan oleh likuiditas dan kredibilitas. Bursa harus memiliki tata kelola berstandar internasional, infrastruktur perdagangan yang andal, biaya transaksi kompetitif serta partisipasi produsen dan pembeli global.

Peran OJK menjadi penting untuk menjamin integritas pasar. Pengawasan harus mempersempit ruang manipulasi, under-invoicing dan transaksi yang merugikan negara tanpa menciptakan tambahan birokrasi yang menghambat eksportir.
Prinsip yang didorong Kadin adalah transparansi yang semakin tinggi dengan birokrasi semakin sederhana. Dengan desain yang tepat, pemerintah memperoleh penerimaan dan devisa yang lebih optimal, sedangkan produsen mendapatkan pasar dan pembentukan harga yang lebih kredibel.

7. Belanja Rp4.097 Triliun Harus Terasa di Sekolah dan Puskesmas

Kadin menyambut komitmen pemerintah menggunakan kekuatan RAPBN 2027 untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan, dengan kebutuhan perbaikan rata-rata sekitar Rp4 miliar per puskesmas, serta memperbaiki 514 laboratorium kesehatan masyarakat.

Pemerintah juga menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan selesai direnovasi paling lambat 2029. Program tersebut akan dibarengi peningkatan digitalisasi pendidikan dan akses pembelajaran jarak jauh.

“Infrastruktur terpenting suatu negara bukan hanya jalan, pelabuhan dan bandara. Manusia adalah infrastruktur utama pembangunan. Sekolah yang baik dan pelayanan kesehatan yang baik akan menentukan produktivitas Indonesia dalam puluhan tahun mendatang,” kata Anindya.
 
Kadin melihat program renovasi tersebut juga memiliki efek ekonomi yang luas. Pembangunan ribuan fasilitas pendidikan dan kesehatan akan menggerakkan industri konstruksi, bahan bangunan, furnitur, alat kesehatan, teknologi pendidikan dan menciptakan pekerjaan di berbagai daerah.

Karena itu, Kadin mendorong keterlibatan pengusaha daerah, UMKM dan produk industri nasional sepanjang memenuhi standar kualitas dan harga yang kompetitif. Dengan demikian, belanja pemerintah memberikan manfaat ganda: kualitas pelayanan publik meningkat sekaligus ekonomi daerah bergerak.

Kadin mendukung pengadaan yang semakin terkonsolidasi, transparan dan efisien agar penghematan anggaran dapat dialihkan kembali untuk memperbaiki lebih banyak sekolah, puskesmas dan fasilitas publik.

8. Kadin Sambut Pelibatan Swasta, Aset Negara Harus Lebih Produktif

Kadin menyambut positif rencana pemerintah memperluas keterlibatan swasta dalam pemanfaatan aset negara dan BUMN yang belum optimal. Tanah, gedung, jaringan, kawasan, bandara maupun fasilitas lainnya dapat dikerjasamakan melalui proses terbuka dan kompetitif tanpa harus melepaskan kepemilikan strategis negara.

Pemerintah melihat model monetisasi aset yang diterapkan sejumlah negara sebagai salah satu referensi. Swasta memperoleh kesempatan mengoperasikan atau mengembangkan aset, sementara kepemilikan tetap berada pada negara dan nilai ekonomi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pembangunan berikutnya.

“Aset negara jangan dibiarkan tidur ketika masyarakat membutuhkan pekerjaan dan Indonesia membutuhkan investasi. Kalau sektor swasta dapat meningkatkan produktivitas aset tanpa negara kehilangan kepemilikan strategisnya, ini dapat menciptakan win-win solution,” ujar Anindya.

Swasta dapat membawa modal, teknologi, kemampuan manajerial, kreativitas dan jaringan pasar. Aset seperti bandara, misalnya, dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan penerbangan, hotel, pariwisata, logistik dan kawasan komersial.

Kadin mendorong pemerintah menyiapkan pipeline aset yang transparan, valuasi independen, pembagian risiko yang proporsional, proses tender kompetitif serta kepastian kontrak jangka panjang.

Inilah salah satu wujud konkret Indonesia Incorporated: pemerintah menjaga kepentingan publik dan memberikan kepastian regulasi, BUMN dan Danantara menjadi katalis, sementara sektor swasta membawa investasi dan entrepreneurship. Hasil akhirnya harus berupa peningkatan produktivitas, pekerjaan dan penerimaan negara.

9. Dwikewarganegaraan Terbatas Bisa Mengubah Brain Drain Menjadi Brain Gain

Kadin menyambut positif usulan pemerintah membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi diaspora dengan talenta istimewa yang dapat memberikan kontribusi strategis kepada Indonesia.

Diaspora Indonesia mencakup ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet dan profesional kelas dunia. Sebagian harus mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier dan keluarga.

“Kompetisi antarnegara hari ini bukan hanya kompetisi mendapatkan modal, tetapi juga kompetisi mendapatkan the best brains and the best talents. Indonesia mempunyai diaspora luar biasa dan kita harus membuat mereka tetap menjadi bagian dari pembangunan Indonesia,” kata Anindya.
 
Keterhubungan diaspora dengan perekonomian nasional dapat mempercepat transfer teknologi, pengetahuan, jaringan internasional dan modal. Indonesia membutuhkan semakin banyak talenta kelas dunia untuk mempercepat industrialisasi dan transformasi digital.

Kadin mendorong agar kebijakan dirancang secara selektif, transparan dan berbasis kebutuhan strategis nasional. Bidang kesehatan, AI, semikonduktor, energi, bioteknologi, manufaktur maju, keuangan serta sektor teknologi lainnya dapat menjadi prioritas.

Tujuannya adalah mengubah brain drain menjadi brain circulation dan brain gain. Talenta Indonesia tidak harus memilih antara karier global dan tanah air. Kemampuan serta jaringan global mereka justru perlu dihubungkan dengan peluang investasi dan pembangunan di Indonesia.

10. Danantara dan DSI Bisa Menjadi Mesin Baru Investasi dan Industrialisasi

Kadin memandang Danantara Indonesia dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mempunyai peran strategis dalam transformasi ekonomi nasional. Danantara diarahkan menjadi instrumen untuk menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia.

DSI, pada sisi lain, diarahkan untuk membantu memperkuat tata kelola sumber daya dan transaksi ekspor, termasuk mempersempit praktik under-invoicing dan transfer pricing yang dapat mengurangi penerimaan negara dan devisa.

“Kadin mendukung Danantara menjadi katalis, bukan bekerja sendirian. Kalau satu rupiah modal Danantara dapat menarik beberapa rupiah investasi swasta domestik maupun asing, daya ungkitnya terhadap perekonomian akan sangat besar,” kata Anindya.

Kadin mendorong Danantara memprioritaskan investasi dengan multiplier effect tinggi, antara lain hilirisasi, energi, infrastruktur, manufaktur maju, ketahanan pangan dan teknologi. Kemitraan dengan sektor swasta akan memungkinkan pembagian risiko sekaligus menjaga disiplin komersial proyek.

Kadin juga mendukung penguatan transparansi transaksi sumber daya alam melalui DSI. Namun, sistem tersebut perlu sepenuhnya digital, terintegrasi dan mudah digunakan agar pengawasan yang semakin kuat tidak menambah birokrasi bagi dunia usaha.

“Prinsipnya adalah more transparency, less bureaucracy. Kekayaan Indonesia harus menjadi modal Indonesia. Modal menjadi investasi, investasi membangun industri, industri menciptakan pekerjaan, dan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah semangat Indonesia Incorporated yang ingin kita wujudkan bersama,” ujar Anin. (rpi)