Wamenkeu Ungkap Strategi Prabowo Bidik Ekonomi 6 Persen di RAPBN 2027: Target Tak Boleh Rendah

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Target agresif tersebut dibarengi dengan rencana menekan defisit anggaran menjadi sekitar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan target tersebut bukan sekadar angka optimistis. Pemerintah menilai fondasi pemulihan ekonomi nasional semakin solid setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen pada semester I 2026.

Menurut Suahasil, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV 2026 dapat berada di atas 5,5 persen. Optimisme itu ditopang oleh aktivitas manufaktur yang tetap berada di zona ekspansif, ketahanan ekspor, serta belanja negara yang terus dijaga.

“Bapak Presiden memberikan target dan kalau memberikan target itu memang tidak boleh rendah. Seperti bahasa Bapak Presiden (Prabowo Subianto), gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang, kalaupun tidak tercapai kau jatuh di atas awan,” ujar Suahasil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/8/2026).

Untuk mengejar pertumbuhan 6 persen, pemerintah menyiapkan strategi dengan mengorkestrasi berbagai komponen Produk Domestik Bruto (PDB).

Salah satu fokus utamanya adalah menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi mesin terbesar perekonomian dengan kontribusi sekitar 53-54 persen terhadap PDB.

“APBN adalah salah satu instrumen utama menjaga konsumsi ini. Karena APBN itu memberikan perlindungan sosial, memberikan bantuan sosial, memberikan pengurangan terhadap beban rumah tangga,” jelasnya.

Pemerintah juga mengincar investasi sebagai sumber pertumbuhan berikutnya. Peran Danantara akan dioptimalkan untuk mengonsolidasikan aset BUMN sekaligus menjadi katalisator agar investasi swasta, baik nasional maupun asing, ikut masuk dan memperbesar kapasitas ekonomi.

Di sisi lain, pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah belanja negara memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Belanja APBN akan diarahkan pada sektor-sektor dengan efek pengganda tinggi terhadap PDB, sementara peluang ekspor akan terus dimanfaatkan untuk memperkuat pertumbuhan.

Pengawasan terhadap Devisa Hasil Ekspor juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing yang berpotensi mengurangi penerimaan dan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Yang menarik, target pertumbuhan 6 persen justru dipasang bersamaan dengan target defisit yang lebih rendah. RAPBN 2027 menargetkan defisit sekitar 2,4 persen dari PDB, yang menurut Suahasil menunjukkan pemerintah ingin mengejar pertumbuhan tanpa memperlebar tekanan fiskal.

“Defisit yang lebih rendah tidak menahan pertumbuhan, malah pertumbuhan naik. Ini artinya APBN kita tambah efisien. Taxpayers money memiliki dampak multiplier yang jauh lebih besar bagi perekonomian,” jelasnya.

Untuk menopang agenda tersebut, pemerintah juga akan memperkuat delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) melalui 10 Agenda Transformasi Indonesia.

Program tersebut diarahkan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memiliki potensi mendorong transformasi ekonomi.

Agenda itu mencakup renovasi puskesmas, rumah sakit dan sekolah, pembentukan bursa komoditas strategis, pengembangan Pusat Finansial Internasional, elektrifikasi mobilitas rakyat, kebijakan dwi kewarganegaraan, keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Danantara Development Management Fund. (agr/nsi)