141 Ribu Rusun Subsidi Disiapkan di Meikarta, Ini Dua Tipe Hunian yang Dipamerkan Danantara

Lahan Hibah Seluas 30 Hektare

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan lokasi pembangunan rusun subsidi tersebut memiliki aksesibilitas yang strategis.

Menteri yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, lahan yang digunakan untuk pembangunan rusun bagi MBR merupakan lahan hasil hibah.

Lahan tersebut berasal dari hibah Lippo dengan luas mencapai 30 hektare. Menurut Ara, lokasi tersebut memiliki akses yang relatif dekat dengan sejumlah fasilitas publik dan kawasan industri.

"Saya pikir tanah yang dihibahkan Lippo 30 hektare kami sudah cek itu tidak jauh. 10 menit ke rumah sakit, 10 menit ke pasar, 10 menit ke sekolah, 10 menit kurang lebih ke kawasan industri," ujar Ara dalam acara Danantara Housing Expo 2026.

Kedekatan dengan fasilitas publik tersebut dinilai menjadi salah satu keunggulan lokasi hunian yang disiapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Ingin Hunian Segera Dibangun

Ara berharap pembangunan rusun subsidi tersebut dapat segera direalisasikan. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga perlu menyiapkan skema pembelian yang tepat bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Menurut Ara, lokasi yang dinilai strategis dapat mendukung rencana penyediaan hunian bagi MBR. Karena itu, ia berharap proses selanjutnya dapat segera berjalan.

Saat ini, lahan hibah tersebut sudah berada di bawah penguasaan Kementerian Keuangan.

Sementara dari sisi Danantara, tahapan berikutnya yang ditunggu adalah penyertaan modal negara dari Kemenkeu. Setelah proses tersebut, lahan dapat segera digarap untuk pembangunan.

Dengan rencana 141 ribu unit yang tersebar di tiga titik, proyek rusun bersubsidi di Meikarta menjadi salah satu rencana penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menyiapkan dua tipe unit, yakni tipe studio seluas 21,15 meter persegi dan tipe dua kamar seluas 37,05 meter persegi.

Kedua tipe tersebut telah diperkenalkan melalui Danantara Housing Expo 2026, sementara pembangunan fisiknya masih menunggu tahapan penyertaan modal negara dari Kementerian Keuangan.