Proyek Industri Garam Raksasa di Rote Ndao, Pemerintah Bidik Produksi 5 Juta Ton di 2029

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menempatkan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu tumpuan ambisi swasembada garam nasional melalui pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN) yang secara keseluruhan mencakup area sekitar 10.764 hektare.

Proyek tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan di NTT dengan target menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan mengentaskan kemiskinan.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan, pengembangan KSIGN di Rote Ndao merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di NTT.

“Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rote Ndao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT,” ujarnya, saat konferensi pers di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

“Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut,” lanjutnya.

Pemerintah menargetkan kawasan KSIGN yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai 2.000 hektare. Dari target tersebut, pembangunan tahap pertama seluas 616 hektare telah rampung, sementara tahap kedua seluas 751 hektare kini tengah dikerjakan.

“Pemerintah menargetkan pengembangan KSIGN seluas 2.000 hektar. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap satu seluas 616 hektar di Kabupaten Rote Ndao dan saat ini tengah melaksanakan pembangunan tahap kedua seluas 751 hektar,” tuturnya.

Lahan tahap pertama yang telah selesai dibangun kini memasuki fase uji coba produksi. Pemerintah menargetkan hasil perdana dari lahan seluas 616 hektare tersebut dapat dipanen pada November 2026.

“Pada saat ini KKP juga tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar yang telah selesai dibangun dengan target panen perdana pada November 2026 ini,” jelas Qodari.

Skala pengembangan Rote Ndao jauh lebih besar jika dilihat dari keseluruhan kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi program kerja prioritas nasional. Total area yang masuk dalam pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektare.

Dari luasan tersebut, pemerintah tidak sepenuhnya mengambil alih pengelolaan lahan. Sekitar 2.000 hektare akan dikembangkan KKP melalui skema kerja sama pemanfaatan lahan milik masyarakat.

“Secara keseluruhan, pengembangan Rote Ndao sebagai lokasi program kerja prioritas nasional mencakup area sekitar 10.764 hektar,” tegas dia.

“Dari luasan tersebut, KKP akan mengembangkan sekitar 2.000 hektar melalui skema kerja sama pemanfaatan lahan milik masyarakat, di mana masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi lewat hasil pemanfaatan lahan,” imbuhnya.

Skema tersebut dirancang agar masyarakat pemilik lahan ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan kawasan. Dengan demikian, pembangunan sentra garam tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi komoditas, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat.

Sementara lebih dari 8.000 hektare kawasan lainnya akan dikembangkan oleh investor. Pemerintah berharap investasi tersebut menciptakan efek ekonomi lebih luas, terutama melalui pembukaan lapangan kerja dan berbagai pola kerja sama dengan masyarakat.

“Sementara itu, investor akan mengembangkan lebih dari 8.000 hektar kawasan lainnya yang diharapkan membuka lapangan kerja dan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui berbagai skema kerja sama termasuk bagi hasil,” tuturnya.

Pengembangan Rote Ndao menjadi bagian dari strategi nasional untuk mendongkrak produksi garam sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.

Pemerintah menargetkan produksi garam nasional meningkat secara bertahap dari baseline sekitar 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026, kemudian 3,5 juta ton pada 2027. Target tersebut terus dinaikkan hingga mencapai 5 juta ton pada 2029.

“Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional secara bertahap dari baseline sekitar 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026, lalu 3,5 juta ton pada 2027, dan pada 2029 mencapai 5 juta ton,” ujar dia.

Lonjakan produksi tersebut dibarengi target pemangkasan impor secara agresif. Pemerintah menargetkan volume impor garam yang saat ini berada pada baseline sekitar 2,6 juta ton turun menjadi 2 juta ton pada 2026 dan kembali ditekan menjadi 1 juta ton pada 2027.

Puncaknya, pemerintah menargetkan impor garam mencapai nol pada 2029.

“Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai nol pada tahun 2029,” tegas dia. (agr/rpi)