Pemerintah Siapkan Rekening Massal BRI-BSI, Warga 17 Tahun Bakal Dapat KTP Plus Nomor Rekening

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, skema itu disiapkan setelah Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank.

Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk memperluas inklusi sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Nanti mekanismenya dibuat tentu dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI maupun BSI, dan nanti tentu basisnya dari NIK. Kemarin arahan Presiden agar setiap warga negara mempunyai rekening koran dan rekening koran itu yang disiapkan adalah melalui Himbara, baik itu BRI maupun BSI,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Airlangga menjelaskan, pemerintah kini mempertimbangkan integrasi data kependudukan dengan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Nah tentu dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri melalui dukcapil itu diharapkan pada saat warga negara mencapai usia 17 tahun maka dia akan memperoleh KTP plus nomor rekening,” kata Menko Airlangga.

Menurut dia, sistem tersebut nantinya juga akan terhubung dengan infrastruktur pembayaran Bank Indonesia. Integrasi ini mencakup sistem pembayaran dan payment gateway, termasuk penggunaan QRIS.

“Dan tentu dari nomor rekening itu mempunyai kemampuan yang untuk bisa dilakukan pembayaran atau payment system dan ini berkolaborasi juga dengan payment gateway yang ada di Bank Indonesia yaitu dengan QRIS,” ujar Airlangga.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Presiden Prabowo juga meminta Dewan Nasional Keuangan Inklusif mempersiapkan aspek teknis.

Lembaga yang terlibat antara lain Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Program rekening massal tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

Pemerintah juga menyiapkannya sebagai salah satu sarana penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) secara tunai.

“Karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah, termasuk bansos,” ujar Airlangga singkat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo membahas agenda inklusi dan literasi keuangan dalam rapat terbatas pada Senin (7/9). Pemerintah menilai perluasan kepemilikan rekening masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat akses terhadap layanan keuangan.

“Tadi pembahasan dengan Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” kata Menko Airlangga. (rpi)