Purbaya Ungkap Efisiensi MBG, Anggaran 2026 Diprediksi di Bawah Rp200 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap, perubahan besar dalam pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah kini memperkirakan realisasi anggaran MBG pada 2026 bahkan dapat berada di bawah Rp200 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan pagu awal yang mencapai Rp330 triliun.

“Saya mah nggak pusing, tinggal bayar. Cuma kan konsekuensinya keutang segala macam, harus diperhatikan, apalagi kalau ada kebocoran sana-sini,” kata Purbaya kepada media di Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Menurut Purbaya, pengelolaan program MBG saat ini mulai menunjukkan efisiensi setelah kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) berganti. Ia menilai kepala BGN yang baru telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan biaya implementasi program.

“Jadi, kepala BGN yang baru, orangnya cukup bagus ya, bagus malah, itu sudah melakukan efisiensi implementasi program itu, sudah ada penghematan yang besar,” tutur dia.

Efisiensi tersebut tercermin dari perubahan proyeksi anggaran MBG. Purbaya menyebut anggaran yang semula disiapkan sebesar Rp330 triliun kemudian turun menjadi Rp270 triliun dan kembali menyusut menjadi Rp240 triliun.

Bahkan, jika kebijakan efisiensi tersebut berjalan sesuai rencana, realisasi anggaran MBG tahun ini diperkirakan tidak mencapai Rp200 triliun.

“Tahun ini kan tadinya anggarannya Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, Rp240 triliun, dan saya pikir tahun ini implementasinya akan di bawah itu, di bawah Rp200 triliun mungkin dugaan saya kalau dia menjalankan kebijakan yang pas seperti yang dia asumsikan,” ungkap Purbaya.

Purbaya menilai penurunan kebutuhan anggaran tersebut menunjukkan pelaksanaan MBG mulai lebih terkendali. Namun, efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas implementasi program yang menyasar masyarakat luas.

“Jadi, anggaran MBG implementasinya semakin terkendali dan semakin baik. Dari keuangan juga kami membantu monitoring pelaksanaan implementasinya itu,” tegas Purbaya.

Kementerian Keuangan bahkan ikut memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program hingga tingkat daerah. Purbaya mengatakan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dikerahkan untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi unit pelaksana MBG di berbagai wilayah Indonesia.

“Jadi, saya kerahkan orang diri yang perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia,” jelas Purbaya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal.

“Itu kan menjadi penambahan tentang pelaksanaan program itu. Nanti kalau ada yang macam-macam, kita kasih masukkan ke BGN bahwa di suatu tempat SPPG tertentu melakukan kesalahan dan kalau nggak didengar, ya kita kurangin anggarannya otomatis,” tandas dia. (agr/rpi)