OJK Soroti Bank dengan Buffer Likuiditas Tipis, Rasio LDR Capai 88,38 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau kondisi likuiditas perbankan, baik secara industri maupun individual. Pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, terutama terhadap bank yang memiliki buffer likuiditas relatif terbatas.

Pemantauan juga diarahkan kepada bank yang memiliki rasio likuiditas mendekati threshold atau ambang batas yang ditetapkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bank memiliki langkah mitigasi yang memadai dalam menjaga kecukupan likuiditas sekaligus mengantisipasi potensi tekanan.

“OJK memastikan bank-bank tersebut memiliki langkah mitigasi yang memadai untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mengantisipasi potensi tekanan,” kata Dian dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin (21/9/2026).

OJK juga terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Likuiditas Perbankan Masih Memadai

Secara umum, OJK menyatakan kondisi likuiditas industri perbankan masih cukup memadai.

Hal tersebut tercermin dari sejumlah indikator utama likuiditas perbankan pada Juli 2026 yang masih berada di atas ketentuan minimum.

Salah satunya adalah liquidity coverage ratio (LCR) yang tercatat sebesar 187,50 persen. Angka tersebut masih jauh di atas ketentuan minimum sebesar 100 persen.

Selain LCR, sejumlah indikator alat likuid juga masih berada di atas threshold.

• Liquidity Coverage Ratio (LCR): 187,50 persen

• Alat likuid/non-core deposit (AL/NCD): 102,45 persen

• Alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK): 23,10 persen

Kondisi tersebut menunjukkan likuiditas perbankan secara industri masih berada pada level yang memadai meskipun terdapat pergerakan pada sejumlah indikator.

LDR Perbankan Capai 88,38 Persen

Sementara itu, loan to deposit ratio (LDR) industri perbankan pada Juli 2026 tercatat sebesar 88,38 persen.

Rasio tersebut meningkat baik secara bulanan maupun tahunan. Dian menjelaskan kenaikan LDR sejalan dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

Meski demikian, peningkatan LDR menurut OJK perlu dilihat secara proporsional karena merupakan bagian dari fungsi intermediasi perbankan.

Di sisi lain, kenaikan LDR juga mencerminkan adanya penurunan likuiditas sebagai konsekuensi ketika penyaluran kredit tumbuh lebih tinggi dibandingkan sumber pendanaannya.

Dalam beberapa bulan terakhir, alat likuid perbankan memang terpantau cenderung melandai. Kondisi tersebut terutama terlihat pada bank-bank dengan pertumbuhan kredit yang relatif tinggi.

Namun, OJK menilai kondisi tersebut belum dapat langsung diartikan sebagai pengetatan likuiditas di seluruh industri perbankan.

LDR Tidak Bisa Jadi Satu-satunya Acuan

Dian menegaskan pergerakan LDR tidak dapat digunakan secara tunggal untuk menyimpulkan kondisi likuiditas perbankan.

Menurut dia, LDR harus dianalisis bersama dengan indikator likuiditas lainnya. Penilaian juga perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing bank.

Faktor yang perlu diperhatikan antara lain model bisnis, struktur pendanaan, serta strategi intermediasi yang diterapkan oleh masing-masing bank.

Dengan pendekatan tersebut, peningkatan LDR dapat dilihat secara lebih menyeluruh, terutama ketika pertumbuhan kredit dan pertumbuhan DPK bergerak dengan kecepatan berbeda.

Insentif Likuiditas BI Kembali Naik

Dari sisi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia kembali menaikkan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Kebijakan tersebut mulai berlaku efektif pada 1 September 2026.

Dengan adanya peningkatan insentif KLM, bank diharapkan memiliki ruang yang lebih besar dalam mengelola likuiditas sekaligus menjalankan fungsi intermediasi.

OJK juga menekankan bahwa pengelolaan likuiditas harus dilakukan dengan prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang baik.

OJK Minta Bank Perkuat Manajemen Likuiditas

Dian mengatakan bank perlu memastikan pengelolaan aset dan liabilitas dilakukan secara hati-hati atau prudent melalui penerapan asset and liability management (ALMA) yang memadai.

Selain itu, bank perlu menyediakan aset likuid berkualitas tinggi atau high quality liquid asset sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank juga diminta melakukan stress testing secara berkala untuk mengukur kemampuan menghadapi berbagai kemungkinan tekanan likuiditas.

Langkah lainnya adalah menyiapkan contingency plan yang efektif. Perencanaan tersebut menjadi bagian dari upaya bank mengantisipasi kondisi yang dapat memengaruhi kecukupan likuiditas.

Dengan pengawasan berbasis risiko dan penerapan manajemen likuiditas yang memadai, OJK terus memantau kondisi masing-masing bank sekaligus perkembangan likuiditas industri secara keseluruhan.