Rapimnas Kadin 2026, Anindya Bakrie Luncurkan Delapan Kelompok Kerja Pelaku Usaha Naik Kelas-Kedaulatan Ketahanan Pangan

Jakarta, tvOnenews.com — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie meluncurkan delapan kelompok kerja saat menggelar Rapimnas Kadin 2026, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026).

“Kami di ujung sambutan kami langsung meluncurkan delapan kelompok kerja. Nah, delapan kelompok kerja ini supaya bukan hanya setiap tahun kita bicara mengenai program-program ini, tetapi setiap saat selama 3 bulan kita akan monitor,” kata Anindya.

Lebih lanjut Anindya menjelaskan delapan kelompok kerja tersebut yaitu yang pertama adalah kelompok pelaku usaha agar naik kelas, di dalamnya meliputi WKUK Koperasi dan UMKM Nurdin Halid, dan WKUK Sosial Gita.

Kemudian kelompok kerja yang kedua adalah rantai nilai usaha rakyat, infrastruktur, dan logistik, di dalamnya meliputi WKUK Luar Negeri James, WKUK Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Mienik, dan WKUK Pengembangan Ekspor Juan.

Selanjutnya kelompok kerja ketiga yang diluncurkan adalah hilirisasi, energi dan nilai tambah industri, di dalamnya terdapat WKUK Investasi dan Hilirisasi Bobby.

Adapun kelompok kerja yang keempat yaitu Produktivitas SDM dan adopsi teknologi, di dalamnya terdapat WKUK Pembangunan Manusia dan Berkelanjutan Shinta.

Anindya juga meluncurkan kelompok kerja Ketahanan ekonomi dan industri pertahanan, di dalamnya terdapat WKUK Politik dan Keamanan Bambang Soesatyo.

Kelompok kerja yang keenam ada diplomasi ekonomi dan perjanjian dagang, di dalamnya terdapat WKUK luar negeri James Riady. Kelompok kerja yang ketujuh ada penguatan kelembagaan Kadin dan Daerah, di dalamnya ada WKU Organisasi, Erwin dan WKUK Hukum Aziz.

“Dan yang terakhir, kelompok kerja kedaulatan dan ketahanan pangan adalah WKUK Pangan, Badan Ketahanan Pangan, dan Agribisnis Yana,” ucapnya.

“Kami berharap apa yang disampaikan Pak Presiden di dalam konsep besar yaitu Indonesia Incorporated, di mana dunia usaha dan juga tentunya pemerintah berdampingan untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia bisa tercapai,” sambungnya. (ars/amr)