TBI Entikong Jadi Pintu Perdagangan Lintas Negara, BNPPDT Genjot Percepatan Operasional

Jakarta, tvOnenws.com — Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) mengoordinasikan percepatan operasionalisasi Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong melalui forum koordinasi rencana aksi bersama kementerian dan lembaga terkait. 

Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BNPPDT sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin mengatakan langkah ini dilakukan untuk penyelesaian kendala regulasi, infrastruktur, dan tata kelola pelayanan dalam mendukung perdagangan lintas negara.

Ia menekankan forum tersebut menjadi momentum untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai hambatan operasionalisasi TBI Entikong. 

"Terminal Barang Internasional bukan sekadar fasilitas yang dibangun di kawasan PLBN. Kita harus memastikan kawasan hinterland dan pusat-pusat produksi juga terhubung dengan pintu perdagangan internasional," ujar Nurdin, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan percepatan operasionalisasi TBI merupakan realisasi instruksi Kepala BNPPDT dalam memanfaatkan fasilitas yang ada.

Menurutnya kesiapan operasional dari sisi kepabeanan mencakup pemenuhan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan barang yang dapat masuk maupun keluar melalui TBI. 

Di sisi lain, pihaknya meminta Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan pengaturan teknis di lapangan termasuk mekanisme pelayanan dan jenis kendaraan untuk kegiatan perdagangan internasional.

"Kita ingin menjadikan PLBN tidak hanya sebagai pintu lintas orang, tetapi juga sebagai pintu ekspor dan impor. Fasilitasnya sudah dibangun, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan kesiapan kebijakan dan tata kelola agar perdagangan internasional dapat berjalan," kata Nurdin.

Dari aspek infrastruktur, Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen TNI Edi Nurhabad menekankan perlunya kesepakatan lintas kementerian dan lembaga mengenai pemenuhan fasilitas pendukung, termasuk jalan akses khusus atau dedicated Lane.

"Kalau dedicated lane memang harus ada, mari kita bahas bersama bagaimana pemenuhannya. Namun, apabila belum tersedia, kita perlu mencari solusi agar infrastruktur yang sudah ada tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasionalisasi TBI," ungkap Edi. (raa/amr)