Cara Dorong Tata Kelola Syariah yang Efektif Lewat Pendidikan dan Sertifikasi Auditor

Penyusunan materi tersebut mengacu pada Standar Jasa Syariah (SJS) IAPI yang telah disahkan pada Juli 2025. Standar ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan perikatan jasa asurans yang berkaitan dengan pemeriksaan kepatuhan syariah.

Meski demikian, Tubagus menegaskan bahwa sertifikasi CSA bukan persyaratan wajib bagi seluruh akuntan publik. Sertifikasi tersebut lebih ditujukan sebagai kompetensi spesialisasi bagi profesional yang ingin memperluas keahlian dalam pemeriksaan kepatuhan dan tata kelola syariah.

"Tidak wajib bagi semua akuntan publik," ucapnya.

Menurut Tubagus, keberadaan auditor bersertifikasi CSA dapat memperkuat kapasitas tim pemeriksa sekaligus menjadi nilai tambah ketika memberikan layanan kepada industri keuangan syariah.

IAPI juga berupaya mempercepat penerbitan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus karena kebutuhan jasa pemeriksaan dari sektor perbankan syariah mulai meningkat.

Sementara itu, Ketua Umum IAPI, Tarkosunaryo menyampaikan bahwa, asosiasinya saat ini memiliki sekitar 1.400 akuntan publik. Peningkatan kualitas dan kompetensi anggota dinilai penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah.

"Ini adalah bentuk kontribusi dari akuntan publik di Indonesia untuk mendukung penguatan tata kelola terkait dengan keuangan syariah ini di Indonesia," ujar Tarkosunaryo.

Kebutuhan terhadap penguatan kompetensi tersebut sejalan dengan perkembangan industri perbankan syariah nasional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah mencapai Rp1.108,45 triliun pada September 2026.

Angka tersebut tentunya meningkat 10,16 persen secara tahunan dengan pangsa pasar sebesar 7,53 persen dari keseluruhan aset perbankan nasional.

Pada periode yang sama, pembiayaan perbankan syariah tercatat mencapai Rp757,32 triliun atau tumbuh 12,05 persen secara tahunan. Data tersebut disampaikan OJK dalam hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Oktober 2026.

Penguatan pemeriksaan tata kelola syariah juga berkaitan dengan POJK Nomor 2 Tahun 2024. Aturan ini mengharuskan bank umum syariah dan unit usaha syariah menjalani kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Kaji ulang itu harus dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun. Periode pelaksanaan pertama berlangsung mulai Juli 2024 hingga Juni 2027.