Cara Dorong Tata Kelola Syariah yang Efektif Lewat Pendidikan dan Sertifikasi Auditor

Jakarta, tvOnenews.com - Penguatan tata kelola syariah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah di Indonesia.

Organisasi yang menaungi profesi para Akuntan Publik di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menggelar pendidikan dan sertifikasi Certified Sharia Auditor (CSA), khususnya bagi 53 akuntan publik guna meningkatkan kemampuan dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan serta mengevaluasi efektivitas tata kelola syariah.

Program ini berlangsung pada 9-13 November 2026 sebagai penyelenggaraan perdana pendidikan dan sertifikasi CSA dari IAPI. Kegiatan ini diharapkan dapat mempersiapkan tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pemeriksaan kepatuhan syariah.

Ketua Komite Praktisi Syariah IAPI, Tubagus Manshur mengatakan, pelaksanaan program tersebut merupakan langkah penting bagi asosiasi para Akuntan Publik di Indonesia untuk menghadirkan sertifikasi khusus auditor syariah.

"Ini merupakan event besar untuk sertifikasi auditor syariah. Program pelatihan ini adalah untuk yang pertama kalinya," ujar Tubagus di Jakarta, dikutip pada Rabu (11/11/2026).

Lebih lanjut, ia menerangkan, rangkaian pendidikan dan sertifikasi dibagi menjadi beberapa tahapan. Peserta terlebih dahulu mengikuti pelatihan selama tiga hari, yakni pada 9-11 November 2026. Setelah itu, mereka menjalani ujian tertulis pada 12 November dan dilanjutkan dengan sesi wawancara sehari berikutnya.

Dalam proses penilaian, ujian tertulis dan wawancara memiliki porsi yang setara. IAPI turut menggandeng penguji dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bersama penguji internal untuk menilai kemampuan para peserta.

Ia berharap seluruh peserta yang mengikuti angkatan pertama tersebut dapat memperoleh hasil terbaik. Meski demikian, kelulusan tetap ditentukan berdasarkan kemampuan masing-masing dalam melewati seluruh tahapan evaluasi.

"Saya cuma berharap semuanya lulus," ucapnya.

Adapun materi pendidikan CSA dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip dan praktik keuangan syariah. Kurikulumnya meliputi fikih muamalah maliyah, fatwa dan kaidah fikih, akuntansi syariah, tata kelola syariah, etika syariah, hingga jasa asurans kepatuhan syariah.

Selain pemahaman konseptual, peserta juga mendapatkan pembelajaran mengenai teknik mengevaluasi transaksi serta penerapan tata kelola syariah. Aspek profesionalisme, independensi, dan pertimbangan etis turut menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan.

Penyusunan materi tersebut mengacu pada Standar Jasa Syariah (SJS) IAPI yang telah disahkan pada Juli 2025. Standar ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan perikatan jasa asurans yang berkaitan dengan pemeriksaan kepatuhan syariah.

Meski demikian, Tubagus menegaskan bahwa sertifikasi CSA bukan persyaratan wajib bagi seluruh akuntan publik. Sertifikasi tersebut lebih ditujukan sebagai kompetensi spesialisasi bagi profesional yang ingin memperluas keahlian dalam pemeriksaan kepatuhan dan tata kelola syariah.

"Tidak wajib bagi semua akuntan publik," ucapnya.

Menurut Tubagus, keberadaan auditor bersertifikasi CSA dapat memperkuat kapasitas tim pemeriksa sekaligus menjadi nilai tambah ketika memberikan layanan kepada industri keuangan syariah.

IAPI juga berupaya mempercepat penerbitan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus karena kebutuhan jasa pemeriksaan dari sektor perbankan syariah mulai meningkat.

Sementara itu, Ketua Umum IAPI, Tarkosunaryo menyampaikan bahwa, asosiasinya saat ini memiliki sekitar 1.400 akuntan publik. Peningkatan kualitas dan kompetensi anggota dinilai penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah.

"Ini adalah bentuk kontribusi dari akuntan publik di Indonesia untuk mendukung penguatan tata kelola terkait dengan keuangan syariah ini di Indonesia," ujar Tarkosunaryo.

Kebutuhan terhadap penguatan kompetensi tersebut sejalan dengan perkembangan industri perbankan syariah nasional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah mencapai Rp1.108,45 triliun pada September 2026.

Angka tersebut tentunya meningkat 10,16 persen secara tahunan dengan pangsa pasar sebesar 7,53 persen dari keseluruhan aset perbankan nasional.

Pada periode yang sama, pembiayaan perbankan syariah tercatat mencapai Rp757,32 triliun atau tumbuh 12,05 persen secara tahunan. Data tersebut disampaikan OJK dalam hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Oktober 2026.

Penguatan pemeriksaan tata kelola syariah juga berkaitan dengan POJK Nomor 2 Tahun 2024. Aturan ini mengharuskan bank umum syariah dan unit usaha syariah menjalani kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Kaji ulang itu harus dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun. Periode pelaksanaan pertama berlangsung mulai Juli 2024 hingga Juni 2027.

(hap)