Gebrakan KKP Dinilai Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan-Atasi Kemiskinan Pesisir

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat sosial ekonomi dari Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, memberikan apresiasi terhadap langkah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. 

Menurutnya, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan terobosan krusial untuk mengurai benang kusut ekonomi nelayan yang selama ini sulit teratasi.

Rinaldi mencatat bahwa meski berbagai inisiatif pemerintah untuk menyejahterakan nelayan sudah dilakukan sejak era Orde Baru, efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan di kawasan pesisir masih terbatas. 

Oleh karena itu, ia memandang KNMP sebagai momentum untuk memperbaiki strategi pemberdayaan, khususnya dalam hal akses pasar, penyediaan fasilitas penyimpanan, dan penguatan kelembagaan ekonomi nelayan.

"Ini programnya bagus sebenarnya, ya bagus Trenggono membuat gebrakan ya," tutur Rinaldi, Sabtu (14/11/2026).

Salah satu masalah klasik yang disoroti Rinaldi adalah ketergantungan nelayan pada tengkulak akibat kebutuhan modal yang mendesak. 

Selama ini, peran koperasi belum maksimal dalam mengimbangi dominasi tengkulak, baik dari sisi mekanisme pembiayaan maupun pendekatan sosial. 

Melalui program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mengisi celah tersebut.

Rinaldi menekankan pentingnya pengadaan cold storage atau fasilitas pendingin agar nelayan tidak terpaksa menjual ikan dengan harga murah saat tangkapan melimpah. 

Selain itu, ia mendorong hilirisasi produk perikanan melalui industri pengolahan skala lokal. 

Menurutnya, menjual produk bernilai tambah seperti ikan asap, abon, hingga ikan kaleng akan meningkatkan pendapatan nelayan, terutama saat cuaca buruk menghambat mereka melaut.

Bukti Nyata di Lapangan

Keberhasilan awal program ini terlihat di Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. 

Laporan KKP per September 2026 menunjukkan peningkatan pendapatan nelayan sebesar 75 persen—dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan—sejak fasilitas program beroperasi pada Mei 2026. 

Kenaikan ini didorong oleh membaiknya harga jual ikan tuna dan efektivitas koperasi dalam pemasaran.

Meski demikian, Rinaldi mengingatkan agar keberhasilan di satu wilayah tidak dianggap sebagai kesuksesan mutlak. 

Tantangan nelayan seperti keterbatasan alat tangkap, distribusi BBM, dan kerentanan terhadap musim tetap harus diperhatikan dengan serius.