- Pixabay/Sarah Johnson
Soal Wacana Pelarangan Vape, Pengamat Ingatkan Dampak Investasi dan Tenaga Kerja
Bandung, tvOnenews.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menyoroti wacana pelarangan industri rokok elektrik atau vape.
Kristian menilai pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh sebelum menentukan kebijakan terkait keberlangsungan industri vape.
Menurutnya, pelarangan rokok elektrik menyangkut berbagai aspek, mulai dari kepastian hukum, keberlangsungan usaha, investasi, penerimaan negara, hingga penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2025, nilai produksi rokok elektrik tercatat mencapai Rp25,17 triliun.
Sementara itu, realisasi penerimaan cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), terutama vape atau rokok elektrik, sepanjang 2025 mencapai Rp2,84 triliun. Angka tersebut meningkat 7,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,65 triliun.
Data industri juga mencatat penerimaan pajak rokok sekitar Rp284 miliar, penerimaan SPPR sebesar Rp80 miliar, serta PPnHT sebesar Rp296,6 miliar.
Kinerja ekspor produk REL juga meningkat dari 164,95 juta dolar AS pada 2022 menjadi 518,28 juta dolar AS pada 2025. Industri tersebut diklaim turut menyerap sekitar 150 ribu tenaga kerja.
Dari sisi produksi, data industri mencatat produksi REL cair mencapai 5,12 juta liter dengan porsi ekspor sebesar 58,4 persen. Sementara itu, produksi REL padat mencapai 4.700 ton dengan porsi ekspor sebesar 91,6 persen.
Adapun kapitalisasi pasar vape diperkirakan mencapai sekitar Rp10 triliun dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk atau compound annual growth rate (CAGR) sebesar 50 persen.
“Sebenarnya pemerintah telah memiliki dasar pengaturan rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Ketentuan tersebut mengatur pengamanan zat adiktif, termasuk rokok elektrik, antara lain melalui perizinan usaha dan pengujian kandungan nikotin,” ujar Kristian di Bandung, Senin (16/11/2026).
Sementara itu, Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, menilai industri vape memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dari sisi penerimaan cukai dan investasi.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu melakukan studi kelayakan untuk menghitung dampak ekonomi sekaligus mengkaji persoalan kesehatan dan lingkungan yang menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Jadi, tentu saya kira cukup besar ya, dari potensi cukai terutama. Dan tentunya kan karena ada potensi ekonomi, maka investasi juga akan mengikuti," kata Acuviarta.
Ia mengingatkan bahwa pelarangan tanpa disertai aturan turunan dan penegakan hukum justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan lanjutan dari sisi industri, termasuk kemungkinan transformasi produk atau kegiatan usaha.
"Ya kontraproduktif, karena harus ada aturan turunan dan ada harus ada penegakan hukumnya, law enforcement-nya," ujarnya.
Acuviarta juga menilai proses pengambilan kebijakan perlu mempertimbangkan aspek kesehatan, industri, dan keamanan secara bersamaan. Koordinasi antarpihak diperlukan agar keputusan pemerintah tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun pelaku usaha.
Ketidakpastian kebijakan tersebut mulai dirasakan pekerja di industri vape. Franky Yales (28), vaporista di Vaporic Vapestore, Ciumbuleuit, Kota Bandung, mengaku omzet toko tempatnya bekerja merosot hampir 70 persen setelah kabar fatwa dan wacana pelarangan ramai diperbincangkan.
Franky, yang telah bekerja selama 12 tahun di industri vape, mengaku khawatir kehilangan pekerjaan. Selama ini, ia turut membantu memenuhi kebutuhan hidup ibu dan tiga adiknya.
"Pas ada berita itu langsung drop omzet, hampir 70 persen. Was-was pasti. Dengan turunnya omzet, itu sudah jadi tanda," kata Franky.
Ia mengaku belum memiliki gambaran mengenai pekerjaan lain yang dapat dijalani apabila toko tempatnya bekerja tutup. Pasalnya, pengalaman kerjanya selama ini terpusat di industri rokok elektrik.
"Gak kepikiran mau kerja apa kalau toko tutup. Saya sudah pernah melamar-lamar, tetapi dari awal pengalaman saya di sini. Di usia saya sekarang, susah cari kerja. Kerja mau ke mana zaman kayak gini?" ujarnya.
Kekhawatiran serupa dirasakan Rian Nurahman (30), vaporista di Zaenal Vapestore, kawasan Cisitu, Kota Bandung. Setelah enam tahun bekerja di industri vape, pekerjaan tersebut menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi Rian, yang telah berkeluarga dan memiliki seorang anak.
Ia berharap pemerintah tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga memikirkan solusi bagi para pekerja yang berpotensi terdampak apabila industri tersebut benar-benar dilarang.
"Harapan saya, pemerintah bisa memikirkan solusi terbaik. Yang paling penting itu solusinya. Karena kami juga tidak akan bisa melawan pemerintah," ucapnya. (muu)