- Antara
Pakar: Komisi 8 Persen Ojol Berpotensi Timbulkan Masalah Baru
Jakarta, tvOnenews.com — Kebijakan pembatasan komisi platform transportasi daring maksimal 8 persen yang berlaku sejak 1 Juli 2026 dinilai berisiko bagi mitra pengemudi ojek online (ojol).
Pasalnya Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga Gigih Prihantoni menilai kebijakan itu dapat berpotensi menggerus penghasilan bersih pengemudi.
Menurutnya kebijakan yang lahir dari desakan populisme tanpa ditopang kalkulasi data yang presisi hampir selalu memicu dampak tak terduga yang justru merugikan pihak yang ingin dilindungi.
"Di atas kertas, pembatasan komisi ini digadang-gadang sebagai kemenangan bagi mitra pengemudi. Namun, logika perekonomian jarang bekerja secara linier," kata Gigih kepada awak media, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
- Tim tvone - tim tvone
Gigih menjelaskan jutaan pengemudi ojol cenderung jalan di tempat bahkan terancam tergerus akibat hilangnya subsidi promo konsumen dan pemangkasan insentif dari aplikator.
Penilaian itu senada dengan sejumlah asosial asosiasi pengemudi ojol diantaranya Garda Indonesia.
Ia memaparkan komisi 20 persen yang berlaku sebelumnya, terdapat porsi 6,5 persen untuk subsidi promo atau diskon konsumen dan 2,0 persen untuk dana perlindungan serta insentif kesejahteraan mitra.
Ketika komisi dipangkas menjadi 8 persen subsidi promo tidak lagi bisa dinikmati penumpang mengingat volume pesanan selama ini didorong oleh promo tersebut.
"Secara matematis, volume pesanan akan turun drastis. Akibatnya, waktu tunggu pengemudi menjadi lebih panjang, sementara biaya bensin dan perawatan kendaraan tetap tinggi. Simulasi Institute for Demographic and Affluence Studies bahkan menyebut, penurunan potongan dari 20 persen menjadi 8 persen hanya menambah pendapatan pengemudi sekitar Rp19 ribu per hari," jelasnya.
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Gigih mengusulkan tiga langkah berbasis konsensus pemerintah, aplikator, akademisi, dan asosiasi pengemudi untuk menangani potensi permasalahan yang timbul.
Pertama komisi tidak dipatok flat, melainkan memakai formula fleksibel yang memperhitungkan inflasi, biaya keselamatan, serta jaminan insentif mitra dan promo konsumen.
Kedua, perlindungan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan pensiun BPJS Ketenagakerjaan ditanggung bersama melalui dana khusus dari komisi platform.
Ketiga, platform yang transparan dan adil dalam pembagian order diberi insentif fiskal atau kemudahan operasional.
"Regulasi yang ideal adalah yang menjamin keberlanjutan bisnis platform sekaligus meningkatkan take-home pay mitra secara nyata, bukan yang memenangkan satu pihak dan mematikan pihak lain," pungkasnya. (raa/AMR)