- Istimewa
OSO Dukung RUU Obligasi Daerah yang Disiapkan Golkar di MPR
Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI periode 2017–2019 Oesman Sapta Odang (OSO) meraih penghargaan sebagai Tokoh Pembangunan dan Pejuang Otonomi Daerah dalam ajang detikcom Awards 2026 di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026).
OSO mengaku tidak menyangka menerima apresiasi tersebut sekaligus menyampaikan terima kasih atas perhatian media massa terhadap kemajuan daerah.
"Saya tidak menyangka, hari ini mendapat penghargaan yang begitu luar biasa. Saya anggap, mungkin saya belum seperti apa yang diharapkan. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya," ujar OSO usai menerima penghargaan.
- Ist
itu dinilai konsisten memperjuangkan penguatan otonomi daerah, pemerataan anggaran, serta penguatan kewenangan lembaga perwakilan daerah dalam mengawal kebijakan nasional.
OSO juga dikenal aktif mendorong peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar lebih berpihak kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dan masuknya investasi.
OSO menekankan bahwa kemakmuran Indonesia hanya dapat terwujud apabila seluruh daerah mencapai kesejahteraan secara merata. Karena itu, ia memandang agenda penguatan otonomi daerah tidak boleh terhenti.
"Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Itu sebabnya otonomi daerah tidak boleh berhenti. Dan keberpihakan kepada daerah, bukan berarti daerahisme," tegasnya.
Mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut juga berharap insan pers terus berperan aktif mengawal dan mendorong pembangunan daerah melalui pemberitaan yang konstruktif.
- Dok. BRI
Dalam kesempatan yang sama, OSO menyatakan dukungannya terhadap penerapan obligasi daerah sebagai alternatif instrumen pembiayaan pembangunan dan investasi publik.
Menurutnya, gagasan tersebut telah lama ia suarakan dan kembali dibahas bersama Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR Melchias Marcus Mekeng.
"Obligasi daerah ini sangat bagus. Kemarin, saya diundang di MPR oleh Pak Mekeng (Ketua Fraksi Golkar MPR), untuk membahas isu yang sudah lama saya usulkan. Berikan seluas-luasnya dan kesempatan daerah melalui berbagai inisiatif dan instrumen, supaya dana-dana untuk daerah lebih beragam. Sehingga daerah makmur, Indonesia makmur," tandas OSO.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar MPR menggelar Sarasehan Nasional sekaligus menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 18–19 November 2026.
Ketua FPG MPR Melchias Marcus Mekeng mengungkapkan bahwa gagasan obligasi daerah sejatinya telah dirintis sejak seminar bersama OSO di MPR pada tahun 2000, namun belum memiliki payung hukum yang memadai untuk meyakinkan investor.
Ia menilai jika regulasi RUU Obligasi Daerah disahkan—yang ditargetkan rampung pada 2027—instrumen tersebut berpotensi menarik investasi hingga Rp1.000 triliun sebagai tambahan modal percepatan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.