Terkuak Gurita Kekuasaan Keluarga Gubernur Kaltim Rudy Masud, Kuasai DPRD hingga Kursi DPR RI

tvOnenews.com - Nama Rudy Masud kini tengah menjadi sorotan publik. Setelah polemik pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar mencuat ke permukaan.

Perhatian masyarakat beralih ke latar belakang dan jaringan politik sang gubernur.

Dari situ, publik menemukan fenomena yang disebut sebagai “gurita kekuasaan keluarga Mas’ud”, yang diduga memiliki pengaruh besar di berbagai lini pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Rudy Mas’ud secara resmi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2030.

Sebelum menduduki kursi eksekutif tertinggi di provinsi tersebut, Rudy dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus anggota DPR RI.

Jejak politiknya cukup panjang, dan kini posisinya sebagai kepala daerah memperkuat dominasi keluarga besar Mas’ud dalam peta kekuasaan Kalimantan Timur.

Namun, yang menjadi perhatian publik bukan hanya perjalanan politik Rudy pribadi, melainkan posisi strategis yang ditempati oleh anggota keluarganya.

Kakak kandung Rudy, Hasanuddin Mas’ud, kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim, sebuah posisi penting yang memiliki peran vital dalam mengawasi jalannya pemerintahan provinsi, termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh sang adik, Gubernur Rudy.

Kondisi ini kemudian dianggap menciptakan konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga, di mana lembaga eksekutif dan legislatif daerah seolah terpusat di tangan yang sama.

Sejumlah pengamat dan warganet pun menyoroti potensi konflik kepentingan, terutama dalam hal pengawasan dan kebijakan anggaran.

Tidak berhenti di situ, “gurita” keluarga Mas’ud juga menjangkau tingkat pemerintahan kota.

Kakak Rudy lainnya, Rahmad Mas’ud, saat ini menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan, salah satu kota strategis di Kalimantan Timur yang menjadi penyangga utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan posisi ini, Rahmad menjadi figur sentral dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di kawasan tersebut.

Tak berhenti sampai di situ, istri Rudy, Syarifah Suraidah Harum, juga turut masuk dalam lingkaran kekuasaan nasional.

Syarifah dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029, menggantikan posisi sang suami setelah Rudy maju dalam Pilkada Kalimantan Timur.

Posisi ini menambah panjang daftar jabatan publik yang kini dipegang oleh keluarga besar Mas’ud, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Julukan keluarga Mas'ud itu mencerminkan kritik terhadap dominasi satu keluarga dalam berbagai posisi strategis pemerintahan di Kalimantan Timur.

Banyak yang menilai, situasi ini menandakan menguatnya dinasti politik di tingkat daerah, sebuah fenomena yang sudah lama menjadi sorotan dalam dunia politik Indonesia.

Meski memiliki pengaruh politik yang kuat, perjalanan keluarga besar Mas’ud tidak lepas dari kontroversi hukum.

Adik bungsu Rudy, Abdul Gafur Mas’ud (AGM), pernah menghebohkan publik setelah terseret kasus korupsi saat menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU).

Ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa, serta perizinan proyek di wilayah tersebut.

Atas perbuatannya, Pengadilan Tipikor Samarinda menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada AGM.

Dalam putusannya, hakim menyatakan Abdul Gafur terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp14,4 miliar.

Kasus tersebut menjadi noda hitam dalam rekam jejak politik keluarga besar Mas’ud.

Namun, hingga kini, pengaruh mereka di panggung pemerintahan Kalimantan Timur masih sangat kuat.

Kombinasi posisi strategis antara Rudy sebagai gubernur, Hasanuddin di DPRD, Rahmad di pemerintahan kota, dan Syarifah di DPR RI menunjukkan betapa luasnya jaringan kekuasaan yang mereka miliki. (adk)