Tahan Tangis, KDM Minta Maaf ke Warga Jawa Barat: Refleksi Setahun Kepemimpinan di Momen Idul Fitri

tvOnenews.com - Suasana Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah menjadi momen penuh makna bagi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Di tengah nuansa kemenangan dan saling memaafkan, ia menyampaikan pesan yang tidak biasa: sebuah permohonan maaf terbuka kepada seluruh masyarakat Jawa Barat.

Dalam pidatonya yang sarat refleksi, KDM, sapaan akrabnya, tidak hanya mengucapkan selamat hari raya, tetapi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan introspeksi, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

“Saya Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf ke seluruh warga Jawa Barat dalam perjalanan setahun kepemimpinan,” ujarnya, dilansir dari tayangan video YouTube berjudul KDM TAHAN TANGIS - SAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF PADA WARGA JABAR.

KDM secara terbuka mengakui bahwa selama satu tahun kepemimpinannya, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan secara maksimal. 

Ia menyinggung berbagai sektor penting yang masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari infrastruktur hingga layanan kesehatan dan pendidikan.

Jalan rusak di pelosok desa, irigasi yang belum optimal, rumah warga yang bocor saat hujan, hingga anak-anak yang belum sepenuhnya terakses pendidikan—semua itu menjadi catatan yang ia sampaikan dengan jujur di hadapan publik.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti masih adanya masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena keterbatasan akses BPJS, hingga kondisi warga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Kritik terhadap Pengelolaan Anggaran

Dalam bagian yang cukup tajam, KDM menyinggung soal pengelolaan keuangan negara dan daerah. 

Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dipungut dari masyarakat, baik melalui pajak maupun iuran lainnya, seharusnya kembali sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

“Apabila ada belanja-belanja yang semestinya dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat masih digunakan untuk kepentingan yang lain, kami mohon maaf,” ujar KDM.

Ia juga menyoroti realitas di lapangan, di mana masyarakat masih harus mengeluarkan berbagai iuran, sementara layanan dasar belum sepenuhnya optimal. 

Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.