Dedi Mulyadi Tak Habis Pikir, SMK Pertanian di Subang Tapi Sistem Kelola Sampah Mandiri Terhenti

tvOnenews.com - Dedi Mulyadi dibuat tak habis pikir saat meninjau langsung, SMK Negeri 2 Subang, sebuah sekolah pertanian di Subang. Ia menemukan fakta mengejutkan yang dinilai tak sejalan dengan identitas sekolah tersebut. Kondisi ini bahkan membuatnya langsung bereaksi di lokasi.

Kunjungan Dedi Mulyadi ke SMK Negeri 2 Subang yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya pada 2 April 2026 itu awalnya berjalan biasa. Namun, hanya beberapa langkah memasuki area sekolah, ia sudah mulai menyoroti sejumlah hal yang dianggap kurang sesuai.

Sejak tiba di gerbang, Dedi Mulyadi mempertanyakan kondisi pos jaga yang terlihat berantakan. Ia pun langsung meminta petugas keamanan untuk membeli hanger baju dan kursi, serta mengecat ulang pos tersebut agar terlihat lebih rapi.

_{Dedi Mulyadi di SMK Negeri 2 Subang. (Sumber: YouTube Kang Dedi Mulyadi)}

Saat masuk lebih dalam, Dedi Mulyadi disambut oleh seorang tenaga pendidik bernama Inan. Bersama guru tersebut, ia kemudian berkeliling meninjau berbagai sudut sekolah.

Dalam penelusurannya, Dedi menemukan beberapa kondisi yang menurutnya belum memenuhi standar sekolah berbasis taruna. 

Namun, satu hal yang paling menyita perhatiannya adalah tidak adanya sistem pengelolaan sampah yang berjalan dengan baik, padahal sekolah tersebut merupakan sekolah pertanian.

Dedi Mulyadi sempat menyoroti kondisi lingkungan, termasuk rumput yang terlihat tinggi. Ia pun bertanya, “Ada mesin potong rumput kan?”

Pihak sekolah menjawab, “Ada.”

Dedi Mulyadi kembali bertanya, “Ada berapa?”

“Yang berfungsi baiknya ada tiga,” jawab Inan.

Tak berhenti di situ, Dedi kembali menggali kebutuhan ideal sekolah tersebut, “Berapa kebutuhan mesin potong rumput di sini?”

“Kalau standar dengan luasan 14 hektar itu 12,” jelas Inan.

Mendengar hal itu, Dedi langsung mengambil langkah cepat, “Besok saya kirim sepuluh.”

Selain itu, ia juga menanyakan kebutuhan tempat sampah. Setelah mendapat jawaban bahwa diperlukan 12 titik, Dedi langsung menghubungi timnya.

“Kirim tempat sampah ke SMK 2, 15 tempat sampah ukuran besar, ditambah 10 mesin pemotong rumput merek yang bagus,” [perintah Dedi Mulyadi.

Namun, inti persoalan muncul saat Dedi mulai menyinggung sistem pengelolaan sampah di sekolah tersebut.

Ia bertanya, “Saya nanya, ini kan SMK 2, Bapak punya sistem pengelolaan sampah?”

“Ada, Pak, di belakang,” terang Inan.

Dedi memperjelas maksudnya, “Sistem pengelolaan sampah organik dan anorganik Bapak punya?”

Inan mengakui, “Ada, tapi sekarang sudah enggak.”

Jawaban tersebut langsung memicu reaksi Dedi Mulyadi, “Lah, ini kan SMK, harus mulai mandiri dong. Artinya anak-anak sudah bisa membuat pupuk organik. Kan ada jurusan pertanian. Masa jurusan sekolah pertanian enggak ada sistem pengelolaan pupuk organik?”

Meski pihak sekolah sempat mencoba menjelaskan, Dedi tetap menegaskan pentingnya sistem tersebut, “Ya enggak, ya. Saya enggak mau lihat, harus ada.”

Ia menilai, pengelolaan sampah organik seharusnya menjadi bagian utama dari praktik pembelajaran di sekolah pertanian.

“Harus dong, masa sih tidak mahal. Bisa secara alamiah. Ya kan, Pak? Karena saya tukang bikin, jadi saya tahu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi juga menggambarkan konsep ideal yang seharusnya diterapkan di sekolah tersebut.

“Ya kan sekolah SMK ini, Pak. SMK harus penuh dengan pohon. Jurusan pertanian, pupuknya pakai organik, diciptakan sendiri. Bahan bakarnya diciptakan dari plastik, dikelola, kan bisa begitu. Nanti babat rumput enggak perlu beli di SPBU, dihasilkan dari minyak. Minyaknya dihasilkan dari plastik yang dipungut, beuh, maju bangsa ini,” tegasnya.

Sebagai informasi, SMK Negeri 2 Subang merupakan sekolah dengan kelompok keahlian pertanian dan kehutanan. 

Sejak tahun 2000, sekolah ini memiliki berbagai kompetensi keahlian, mulai dari agribisnis tanaman, ternak, hingga rekayasa perangkat lunak dan teknik lainnya.

Dengan latar belakang tersebut, sorotan Dedi Mulyadi terhadap sistem pengelolaan sampah menjadi perhatian serius, terutama karena dinilai bertolak belakang dengan identitas sekolah sebagai sekolah pertanian.

(anf)