Usai Viral soal Aduan Samsat Soekarno-Hatta, Kreator Konten Dijemput Dedi Mulyadi

tvOnenews.com - Kebijakan baru yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) menuai perhatian luas. 

Aturan yang mempermudah masyarakat ini langsung disambut antusias, namun di sisi lain juga memunculkan polemik setelah adanya laporan layanan yang belum sesuai di lapangan.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menetapkan bahwa warga Jawa Barat tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama saat membayar pajak kendaraan tahunan. 

Kini, masyarakat cukup membawa STNK untuk menunaikan kewajibannya. 

Kebijakan ini diumumkan melalui media sosial resminya pada Senin, 6 April 2026.

Respons masyarakat pun di luar dugaan. Antusiasme warga disebut “meledak” karena prosedur yang kini jauh lebih sederhana. 

Banyak warga berbondong-bondong mendatangi kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan mereka.

Meski begitu, tidak semua kantor Samsat langsung menerapkan aturan baru tersebut. 

Salah satu kasus mencuat dari unggahan seorang konten kreator yang tidak dilayani di Samsat Soekarno-Hatta, Kota Bandung, karena tidak membawa KTP pemilik lama.

Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi bertindak tegas. 

Ia menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap surat edaran terbaru terkait pembayaran PKB tanpa KTP pemilik pertama. 

Kebijakan tersebut sendiri tertuang dalam surat edaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA 2026.

Melalui video yang viral di media sosial, Dedi menyampaikan apresiasi kepada konten kreator yang telah menyuarakan keluhan tersebut. 

Ia menilai aduan itu sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi agar seluruh Samsat di Jawa Barat benar-benar menjalankan aturan yang berlaku.

Sebagai bentuk ketegasan, Dedi Mulyadi menonaktifkan pimpinan Samsat Soekarno-Hatta. 

Keputusan tersebut berlaku mulai Rabu, 8 April 2026, sebagai tindak lanjut dari temuan yang diproses sejak Selasa malam, 7 April 2026.

Tak hanya itu, Dedi juga mengunggah video lanjutan yang berisi ajakan langsung kepada konten kreator tersebut agar datang dan mendapatkan pelayanan yang semestinya.

"Untuk Akang yang baik, kemarin sudah memposting belum terlayaninya penggunaan STNK tanpa KTP pemilik pertama untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan," ujar Dedi, dilansir dari Instagram resminya Rabu (8/4/2026).

Ia mengaku pihaknya telah berupaya menghubungi kreator tersebut melalui berbagai cara, namun belum mendapatkan respons.

"Kami ingin menyelesaikan semua dengan baik, dan staff saya beberapa kali WA Akang, telepon Akang, DM akang, tidak ada respons," lanjutnya.

Dedi pun berharap kreator tersebut segera merespons agar pelayanan dapat segera diberikan sekaligus menjadi contoh perbaikan layanan publik di Jawa Barat.

"Saya minta Akang membaca WA dan mengangkat teleponnya agar seluruh pelayanan di Jawa Barat dapat berfungsi dengan baik, karena apa yang akang lakukan memiliki sentuhan bagi kami untuk terus melakukan perbaikan," tambahnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk melayani langsung masyarakat yang mengalami kendala.

"Makanya ketika Akang ingin memperpanjang STNK kemarin, kami akan layani, kita jemput Akang hari ini," tutup Dedi.

Kasus ini menjadi sorotan publik sekaligus pengingat pentingnya konsistensi implementasi kebijakan di lapangan, terutama ketika menyangkut pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat luas. (gwn)