Usai Kepala Samsat Soekarno Hatta Dinonaktifkan KDM, Warga Jabar Berbondong-bondong Serbu Medsos 

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta. 

Keputusan ini diambil menyusul viralnya aduan seorang warga yang tidak mendapatkan pelayanan saat hendak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Peristiwa tersebut bermula dari sebuah video yang diunggah oleh seorang content creator di media sosial. 

Dalam video itu, ia datang ke Samsat untuk membayar pajak motor, namun tidak membawa KTP pemilik lama kendaraan. 

Akibatnya, ia tidak dilayani dan diminta untuk kembali setelah melengkapi persyaratan.

Padahal, berdasarkan kebijakan terbaru Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pembayaran PKB disebut dapat dilakukan tanpa harus melampirkan KTP pemilik pertama. 

Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA/2026.

Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi langsung menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap kebijakan yang baru diberlakukan. 

Ia menilai pelayanan publik harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, terlebih jika kebijakan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat.

Sebagai bentuk ketegasan, Dedi Mulyadi pun memutuskan untuk menonaktifkan pimpinan Samsat Soekarno-Hatta. 

Keputusan tersebut resmi berlaku mulai Rabu, 8 April 2026, sebagai tindak lanjut dari temuan yang telah diproses sejak Selasa malam, 7 April 2026.

Langkah ini sontak memicu perhatian luas dari masyarakat, khususnya di media sosial. 

Warganet ramai-ramai menyoroti akun Instagram resmi Samsat Soekarno-Hatta yang diketahui menggunakan nama pengguna @samsat_soekarnohatta.

Kolom komentar akun tersebut pun langsung dibanjiri berbagai tanggapan dari warga. 

Banyak di antaranya menyampaikan kritik, sindiran, hingga dukungan terhadap langkah tegas gubernur.

“Selamat ya gara-gara KTP jadi viral,” tulis seorang warganet.