- Instagram @dedimulyadi71
Kalau Terealisasi, Kebijakan Baru dari Gubernur Dedi Mulyadi ini Pasti Bikin Warga Jabar Senang, Apa itu?
tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mencuri perhatian publik lewat gagasan terbarunya yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Kali ini, ia melempar wacana kebijakan yang berpotensi membuat warga Jabar lebih ringan dalam urusan administrasi kendaraan, khususnya terkait pajak dan balik nama.
Dalam unggahan terbarunya di media sosial, KDM menyinggung pentingnya memberikan relaksasi bagi wajib pajak sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan masyarakat selama ini.
- Tangkapan Layar YouTube Pemkab Subang
Menurutnya, pendekatan yang lebih “ramah” justru bisa membuat warga semakin taat dalam memenuhi kewajibannya.
“Relaksasi untuk wajib pajak harus dilakukan agar mereja betah bayar pajak. Selain itu, juga merupakan bentuk apresiasi atas ketaatan mereka bayar pajak. Ini rencana ke depan, semoga ada jalan. Hatur nuhun,” tulis Dedi Mulyadi, dalam keterangan unggahan di Instagram pribadinya @dedimulyadi71.
Tak berhenti di situ, ia juga menyoroti persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat, yakni biaya tinggi dalam proses balik nama kendaraan.
Dedi secara terbuka mempertanyakan kemungkinan adanya bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban tersebut.
Dorong Subsidi Agar Warga Tak Terbebani
- Pemprov Jabar
Dalam pernyataannya, Dedi bahkan secara tegas mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi khusus bagi masyarakat yang ingin mengurus administrasi kendaraan seperti balik nama atau mutasi.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga bisa meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan di Jawa Barat.
“Subsidi saja, yang penting ini terdorong. Jangan sampai masyarakat merasa rugi selamanya,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar kebijakan tersebut diumumkan secara luas jika benar-benar diterapkan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya secara maksimal.
- Instagram @dedimulyadi71
"Bikin lagi pengumuman, yang mau balik nama, mutasi segala macem, pemerintah memberikan subsidi, gitu, tambah KDM.
Jika wacana ini benar-benar diwujudkan, dampaknya bisa sangat signifikan.
Berdasarkan data dari Bapenda Jawa Barat, masih banyak kendaraan yang belum melakukan balik nama setelah transaksi jual beli.