Dedi Mulyadi Datangi Samsat Soekarno Hatta, Plt Baru Langsung Diuji: Gak Boleh Lagi Ada Kejadian

Ia menegaskan, kelancaran pembayaran pajak akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah yang kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini untuk kelancaran supaya yang lima juta ini bayar. Kalau bayar pajak kan nanti pendapatan pemerintah meningkat, kemudian belanja infrastruktur menjadi baik,” ucap Dedi.

Bahkan, ia menambahkan bahwa jika keuangan daerah kuat, manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kalau ada uang lebih di asuransikan ke seluruh rakyat, uangnya jadi muter,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menanyakan jumlah wajib pajak yang masih menunggak. 

Ia mendapat jawaban bahwa jumlahnya mencapai lima juta kendaraan.

Menanggapi hal itu, Dedi langsung menginstruksikan jajarannya untuk mencari akar persoalan agar masyarakat kembali terdorong membayar pajak.

“Samsat Soekarno-Hatta punya Plt baru. Tentu kita tunggu kinerja baru yang memuaskan dan tidak boleh lagi ada keluhan pelayanan di samsat ini dan samsat yang lain,” tulis Dedi dalam unggahan Instagram pribadinya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah mengeluarkan kebijakan baru yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan tahunan. 

Warga Jawa Barat kini tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama, melainkan cukup dengan STNK.

Kebijakan yang diumumkan pada 6 April 2026 itu langsung disambut antusias oleh masyarakat. 

Banyak warga berbondong-bondong mendatangi kantor Samsat karena proses yang dinilai jauh lebih praktis.

Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya seragam. 

Kasus di Samsat Soekarno-Hatta mencuat setelah seorang konten kreator tidak dilayani karena tidak membawa KTP pemilik lama.

Video tersebut viral di media sosial dan memicu respons cepat dari Dedi Mulyadi. 

Ia bahkan mengapresiasi keberanian warga dalam menyampaikan keluhan sebagai bahan evaluasi pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut, Dedi menonaktifkan pimpinan Samsat Soekarno-Hatta mulai 8 April 2026. 

Keputusan itu diambil setelah proses penelusuran yang dilakukan sejak malam sebelumnya.

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah provinsi tidak akan mentoleransi pelayanan yang tidak sejalan dengan kebijakan, sekaligus menegaskan komitmen untuk menghadirkan sistem yang lebih mudah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. (gwn)