Dedi Mulyadi Datangi Samsat Soekarno Hatta, Plt Baru Langsung Diuji: Gak Boleh Lagi Ada Kejadian

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke Kantor Samsat Soekarno-Hatta usai mencuatnya polemik pelayanan pajak kendaraan yang dinilai belum optimal. 

Kunjungan ini sekaligus menjadi momen awal bagi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Samsat yang baru ditunjuk, menggantikan pejabat sebelumnya yang dinonaktifkan.

Penunjukan Plt dilakukan menyusul temuan adanya ketidaksesuaian pelayanan dengan kebijakan terbaru pemerintah provinsi, khususnya terkait kemudahan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama.

Di hadapan jajaran Samsat, Dedi Mulyadi langsung menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Ia mempertanyakan kesiapan Plt baru dalam memastikan pelayanan berjalan tanpa hambatan.

“Sekarang Plt-nya siapa? Bisa nggak dijamin berjalan surat edaran Gubernur, nggak boleh lagi ada kejadian-kejadian,” tegasnya.

Menurut Dedi, persoalan utama yang membuat masyarakat enggan membayar pajak bukan karena ketidakmauan, melainkan karena proses yang dianggap menyulitkan. 

Ia menilai, jika pelayanan dibuat sederhana, masyarakat akan lebih patuh.

“Kan sederhana Pak, kalau orang bayar pajaknya lancar dia akan bayar pajak terus,” ujar Dedi.

Ia juga menyoroti dampak luas dari pelayanan yang tidak optimal. 

Ketika masyarakat merasa terhambat, tunggakan pajak pun menumpuk hingga jutaan kendaraan. 

Hal ini, kata Dedi, bukan hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga pada perlindungan masyarakat itu sendiri.

“Kenapa orang bayar pajak sampai tidak lancar, karena dia merasa terhambat. Itu kan pada akhirnya males,” kata Dedi Mulyadi.

“Menurut saya, dengan terhambat di sini, menumpuk sampai jutaan. Apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak. Orang tidak bayar Jasa Raharja,” lanjutnya.

Lebih jauh, Dedi mengingatkan risiko yang harus ditanggung jika masyarakat tidak terdaftar dalam perlindungan Jasa Raharja akibat tidak membayar pajak kendaraan.

“Kalau mereka kecelakaan, mereka tanpa Jasa Raharja. Apa dampaknya? Balik lagi ke Pemprov. Butuh berapa miliar untuk ngobati orang kecelakaan tanpa jaminan Jasa Raharja,” jelasnya.

Ia menegaskan, kelancaran pembayaran pajak akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah yang kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini untuk kelancaran supaya yang lima juta ini bayar. Kalau bayar pajak kan nanti pendapatan pemerintah meningkat, kemudian belanja infrastruktur menjadi baik,” ucap Dedi.

Bahkan, ia menambahkan bahwa jika keuangan daerah kuat, manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kalau ada uang lebih di asuransikan ke seluruh rakyat, uangnya jadi muter,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menanyakan jumlah wajib pajak yang masih menunggak. 

Ia mendapat jawaban bahwa jumlahnya mencapai lima juta kendaraan.

Menanggapi hal itu, Dedi langsung menginstruksikan jajarannya untuk mencari akar persoalan agar masyarakat kembali terdorong membayar pajak.

“Samsat Soekarno-Hatta punya Plt baru. Tentu kita tunggu kinerja baru yang memuaskan dan tidak boleh lagi ada keluhan pelayanan di samsat ini dan samsat yang lain,” tulis Dedi dalam unggahan Instagram pribadinya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah mengeluarkan kebijakan baru yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan tahunan. 

Warga Jawa Barat kini tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama, melainkan cukup dengan STNK.

Kebijakan yang diumumkan pada 6 April 2026 itu langsung disambut antusias oleh masyarakat. 

Banyak warga berbondong-bondong mendatangi kantor Samsat karena proses yang dinilai jauh lebih praktis.

Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya seragam. 

Kasus di Samsat Soekarno-Hatta mencuat setelah seorang konten kreator tidak dilayani karena tidak membawa KTP pemilik lama.

Video tersebut viral di media sosial dan memicu respons cepat dari Dedi Mulyadi. 

Ia bahkan mengapresiasi keberanian warga dalam menyampaikan keluhan sebagai bahan evaluasi pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut, Dedi menonaktifkan pimpinan Samsat Soekarno-Hatta mulai 8 April 2026. 

Keputusan itu diambil setelah proses penelusuran yang dilakukan sejak malam sebelumnya.

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah provinsi tidak akan mentoleransi pelayanan yang tidak sejalan dengan kebijakan, sekaligus menegaskan komitmen untuk menghadirkan sistem yang lebih mudah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. (gwn)